Strategi Bassam Kasuba Amankan Pelayanan Publik di Tengah Pemangkasan TKD
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus melakukan efisiensi besar-besaran setelah jatah Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan dipangkas sekitar Rp 500 miliar oleh pemerintah pusat.
Penurunan drastis ini memaksa pemerintah daerah menyusun ulang prioritas belanja agar program pelayanan publik tetap terjaga.
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengungkapkan bahwa pagu TKD yang diterima daerahnya merosot sekitar 29 persen. Dari sebelumnya sebesar Rp 1,7 triliun pada tahun ini, alokasi untuk tahun depan turun menjadi Rp 1,2 triliun.
“Prinsipnya, pengurangan sebesar itu pasti berdampak. Kami harus memutar otak agar program pelayanan publik dan suksesi program agromaritim tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Bassam, Senin, 27 Oktober 2025.
Meski ruang fiskal menyempit, Bassam memastikan program unggulan “Agromaritim” tetap menjadi prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan yang telah ditetapkan.
Menurut Bassam, pembangunan berbasis zonasi akan difokuskan di wilayah Makian–Kayoa dengan menitikberatkan pada sektor perikanan dan perkebunan.
Pihaknya kini tengah memetakan komoditas paling potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut guna menjaga produktivitas ekonomi daerah.
Untuk menutupi lubang anggaran akibat pemangkasan transfer pusat tersebut, Pemkab Halmahera Selatan akan mengambil langkah drastis berupa penghapusan belanja tambahan yang dinilai tidak mendesak.
“Kami akan menyesuaikan. Program belanja-belanja tambahan akan kita hilangkan demi efisiensi,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Di tengah tantangan finansial ini, Bassam mengaku tetap optimistis birokrasi Halmahera Selatan mampu mengoptimalkan sisa anggaran yang ada. Ia menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat tidak akan terganggu meski postur anggaran mengalami kontraksi signifikan.
“Dengan kerja keras birokrasi, kami yakin anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk pelayanan di tahun 2026,” pungkasnya.(JAY)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
