potretmaluku.id – Pemangkasan dana transfer ke daearah memberi dampak terhadap stabilitas keuangan dan kelangsungan program pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Maluku.
Komisi I DPRD Maluku memprediksikan, plafon anggaran di tahun 2026 menyusut. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk memaksimalkan potensi pendapatan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2026.
Ketua Komisi I, Sholichin Buton mengatakan, pohaknya masih membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPS) tahun anggaran 2026 bersama OPD mitra.
Menurutnya, pembahasan tersebut masih pada tahap penyampaian kerangka umum, serta pagu anggaran dari masing-masing OPD. Pembahasan itu masih akan berlangsung dua hari ke depan.
“Kami berharap penyusunan KUA PPS tahun 2026 ini mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan Maluku, terlebih dengan adanya peluang dukungan anggaran baru seiring dengan kepemimpinan Gubernur baru ini,”ujar Sholichin.
Meski begitu, lanjut dia, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan berupa kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut setiap OPD untuk harus bekerja lebih keras dan lebih cermat.
“Dengan efisiensi yang ada, kita harus memastikan pembangunan tetap berjalan baik, terutama disektor keamanan dan pemerintahan,”ungkapnya.
Ditengah kebijakan pemerintah pusat tersebut, pihaknya meminta seluruh OPD untuk lebih kreatif dan inovatif mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Plafon anggaran di tahun depan ini betpotensi menurun. Jadi kami minta setiap OPD berekerja maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tandasnya. (SAH).
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
