Pendapat

Rotasi Kekuasaan Elite Maluku di Pilkada 2024

Oleh:  Hendriyani Sigmarlatu (Mahasiswa S2 Politik Pemerintahan Fisipol Universitas Gajah Mada)


Tulisan ini dimulai dengan argumen bahwa kekuasaan di Maluku sedang mencari bentuk baru, melalui rotasi elite politik di Pilkada di tengah formasi politik etnis dan dominasi politik petahana.

Pembahasan tentang elite dan kepemimpinan politik di Maluku mengalami pasang surut, karena setiap elite berupaya meraih dan mempertahankan kekuasaan di Pilkada. Pilkada menjadi arena rotasi kekuasaan secara elektoral. Rotasi kekuasaan elit berlangsung di lingkar elite yang memerintah (governing elite), dan elit yang yang tidak pemerintahan yang berada diluar struktur pemerintahan (non-governing elite).

Rotasi elit melalui Pilkada, memunculkan ragam corak dan kekuatan politik di lingkaran elite. Beberapa elit tingkat memilik corak kekuasaan besar untuk memperoleh/mempertahankan kekuasaan, seperti petahana.

Baca JugaRempah-Rempah, Makanan dan Maluku

Petahana punya kesempatan politik untuk membajak suara yang besar, sementara elit non-petahana yang berada di luar sistem hadir untuk mengimbangi populisme dan kekuatan petahana. Mereka berusaha membongkar sistem kerja petahana sekaligus mengusulkan program banding untuk mengimbangin kekuatan politik petahana.

Kondisi ini membuka ruang kompetisi bagi elit untuk menciptakan populismenya melalui kepemimpinan politik, citra, retorika, dan berbagai klaim tentang representasi rakyat. Selain dikaitkan sebagai populisme, pola pengorganisasian tersebut juga mengusung berbagai program dan jargon tertentu untuk saling mengimbangi dominasi sekaligus menargetnya approval masa sebanyak mungkin.

Misalnya formasi calon gubernur dan wakil gubernur dengan ceruk etnis yang merepresentasi wilayah tertentu menjadi instrumen penting dalam proses kandidasi/pasangan calon. Pada konteks ini sentimen primordial justru diorganisir sebagai kekuatan politik akan melampui keinginan partai politik.

Baca JugaTeong Negeri

Dengan kata lain, sentimen etnis menjadi lebih dominan dibanding orientasi politik/kerja partai. Misalnya, formasi yang dibayangkan oleh grass roots adalah Putra Daerah Maluku atau yang lebih luas lagi dianggap mewakili wilayah Lease, Leihitu, Buru, Tenggara, Kei, Ambon, Seram, dan lainnya.

Bayangan grass roots ini merujuk pada pilihan berdasarkan sikap tersebut. Sehingga, partai politik dipaksa untuk mengikuti formasi politik yang sama persis dengan bayangan grass roots.

Selain itu, manuver elite politik untuk mempresensi diri sebagai “putra Maluku” melalui pemberian gelar adat tertentu mendorong mereka menginstrumentasi identitas lokal untuk memperoleh pengakuan politik dari masa. Misalnya, elit partai yang memperoleh pengakuan dari beberapa etnis dan tidak menutup kemungkinan mendorong elit partai lain untuk melakukan hal yang sama.

 Baca Juga:  Talucu Lidah di Ikan Kuah Kuning

Dengan begitu akan muncul dua formasi kepentingan yang berbeda. Setidaknya ada dua implikasi politik yang dihasilkan dari presensi politik macam ini.

Pertama, elit politik akan memperoleh pengakuan secara etnis dan memobilisasi etnis tersebut melalui politisasi identitas.

Kedua, identitas etnis yang dipresensi elit tersebut akan mendorong pengakuan secara politik, ekonomi, dan sosial dari masa pemilih. Pengakuan ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai program kesejahteraan.

Di samping ikatan persaudaraan yang tinggi, karakter primordial dan paternalistik yang relatif kental juga mewarnai kehidupan masyarakat Maluku. Masyarakat dengan karakter ini mempunyai dinamika politik tersendiri untuk menghadirkan kategori elite yang dianggap bakal bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya sekaligus mewakili kelompok etnisnya.

Baca JugaKunjungi Lokus Perang Wamsisil di Saparua, Menguak Sosok Misterius Pattimura

Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran elite di masyarakat dengan karakter primordial dan paternalistik selain menonjol, juga menjadi perhitungan politik tersendiri bagi mobilisasi masa.

Skema politik ini berdampak pada proses politik Maluku. Saling mengklaim antara pasangan calon berdasarkan daerah atau etnisitas (sikap primordial) juga bisa memunculkan konflik identitas yang memperparah solidaritas bersama orang Maluku.

Tak heran, polarisasi identitas tersebut, mendorong masyarakat Maluku untuk mendefinisikan dirinya dalam formasi identitas yang lebih sempit sebagai etnis yang sedang mewakili wilayah tertentu.

Baca JugaMonia Latualinya, Panglima Perang Alaka II dari Hatuhaha yang Terlupakan

Dominasi politik petahana dan representasi etnis yang terbentuk di arena politik Maluku, memicu resistensi dari elit politik lain, selain mengakumulasi kekuatan petahana. Kekuatan petahana disatu sisi memiliki dominasi politik yang cukup kuat dan tak terkalahkan, namun pada saat yang sama kekuatan politik pertahana semakin sulit karena resistensi politik di luarnya.

Dinamika politik yang demikian akan dibentuk berdasarkan formasi calon gubernur dan wakil gubernur yang berdasarkan etnis sekaligus berdasarkan peta kekuatan politik petahana. Pilkada 2024 dengan demikian menjadi berbeda dengan Pilkada sebelumnya karena menjadi strategi politik untuk menyusun formasi calon anggota legislatif yang bersisian dengan pembentukan formasi calon gubernur dan wakil.

Sirkulasi elite semacam ini akan semakin sulit dikelola pada pemilu 2024, jika itu akan diakses oleh elite diluar sistem mereka diharuskan memiliki resource melampaui petahana, artinya sangat sedikit kekuatan elite di luar sistem mengalahkan petahana, hal itu bisa diperiksa ke belakang kasus Pilkada pada beberapa daerah. Dengan begitu rotasi elite akan cenderung berada pada networking petahana dan atau pada kekerabatan biologis petahana sendiri.

Baca JugaJejak Sejarah Bung Karno di Masohi

Kemudian dapat diakses melalui gambar manuver politik pada kekerabatan dan networking petahana di beberapa daerah. Kemunculan politik kekerabatan merupakan akses terhadap status penjagaan kekuatan power security petahana, artinya sampai posisi ini elite di luar sistem atau yang sering disebut non-governing elite, akan lebih giat memeriksa networking petahana untuk menerobos dan manuver politik menciptakan keseimbangan, sehingga akses akan kekuasaan semakin spread.

Manifestasi petahana dapat dilihat dari cara aktor governing elite memelihara pemodal pada porosnya, sehingga itu sebagai resource strength petahana. Dengan cara seperti ini akan lebih sulit non-governing elite, membongkar kekuatan petahana, maka semakin yakin pada pemilu 2024 rotasi elite tidak terjadi dengan jumlah yang besar pada non-governing elite, namun akan lebih besar terjadi pada poros petahana.

Dalam hubungan dengan kepemimpinan politik, sirkulasi elite bisa dinyatakan sebagai instrumen yang memunculkan kehadiran beragam corak kepemimpinan politik di tingkat lokal. Pada ukuran tertentu, keberlangsungan sirkulasi elite memunculkan pemimpin di masyarakat dengan corak demokrasi, tetapi tak menutup kemungkinan sirkulasi yang dikontrol kuat oleh dominas petahana cenderung lebih tertutup.

Baca JugaNapak Tilas Sejarah Leluhur, Genosida Wandan yang Nyaris Terkubur*

Dengan itu identitas etnis menjadi instrumen penting di ranah politik, namun rotasi elite melalui Pilkada menunjukkan bahwa instrumen rotasi elite politik harus mempunyai sumberdaya yang relatif besar untuk menjadi kandidat dalam kontestasi pilkada.

Modal ekonomi ditengarai menjadi sumberdaya yang mutlak, artinya bahwa sebelum elite manifestasi kekuatan identitas etnis elite terlebih dahulu membentuk dan memperoleh modal ekonomi, sehingga modal tersebut akan memobilisasi identitas etnis menjadi kekuatan politik.

Dengan begitu dinamika politik di Maluku, memiliki catatan politik yang seharusnya dikelola dan dipahami agar menjadi preferensi untuk sistem politik yang lebih baik.

Baca Juga: Pattimura

Pertama, strategi pertahanan menjadi preferensi bagi elite lain untuk melakukan agenda politik.

Kedua, etnisitas menjadi kelengkapan politik jika modal ekonomi sudah dibentuk dan diperoleh elite.

Ketiga, semakin terpolarisasi pilihan Grass roots berdasarkan kesamaan suku, Jazirah, agama.

Keempat, Potensi konflik semakin kuat atas dasar pilihan berdasarkan ketiga instrumen tersebut.

Kelima, rotasi elite masih ada dalam ritme permainan petahana.

Keenam, keberadaan pemodal semakin jaya dan kuat dalam ranah politik dan mampu mengontrol masyarakat.

Mungkin dari penulis ini yang menariknya kita akan melihat situasi pilkada 2024, kira-kira instrumen apa saja yang membuat rotasi  dan tidak pada kekuasaan di Maluku. Selamat menyimak kontestasi pilkada di daerah masing-masing.(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

 


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button