Polda Maluku Duduk Cari Solusi Dampak Kenaikan BBM Bersama Berbagai Pihak
“Dimana menteri menetapkan harga dasar dan harga eceran bahan bakar minyak. Jadi semua ditanggung regulator, kami sebagai badan usaha hanya menjalankan apa yang terjadi. Contoh seperti kemarin ada penyesuaian harga dan disampaikan satu jam dari sekarang, ya kami langsung melakukan antisipasi sehingga saat penyaluran tetap berjalan dan masyarakat juga terinformasikan dengan baik,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM, Dinas Perindag Maluku rencananya akan melakukan operasi pasar secara sinergitas dengan instansi terkait. Operasi pasar akan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok masyarakat, maupun kebutuhan lainnya tersedia.
“Ada beberapa operasi pasar yang juga kami lakukan seperti pelaksanaan pasar murah menjelang lebaran dan natal di setiap kampung atau desa. Kemudian program Gubernur peduli Maluku yaitu membantu masyarakat untuk mendapat sembako murah. Ini juga merupakan bentuk-bentuk operasi pasar,” kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Maluku, Poli Jamlean.
Sementara itu, Kabid Bansos Dinas Sosial Maluku, C. Syukur, mengatakan, untuk mengurangi beban masyarakat terkait kenaikan BBM, Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
“Bantuan Langsung Tunai yang akan diberikan jumlahnya Rp 150 ribu per KK dalam waktu empat bulan. Dan BLT ini akan disalurkan oleh pihak kantor Pos,” kata Syukur.
Menurutnya, BLT BBM tersebut langsung ditransfer oleh Kementerian Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Nah bantuan ini akan dibagikan oleh kantor Pos langsung ke sasaran. Dan penyaluran ini akan didampingi oleh personil Polri,” katanya.
Sekretaris Dinas Nakertrans Maluku, M. Rizal Latuconsina, mengaku, salah satu pekerja yang akan merasakan dampak dari kenaikan BBM adalah rekan-rekan buruh.
“Karena seperti hukum alam bahwa kenaikan BBM ini biasanya dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok di pasar. Hal ini diperparah dengan kondisi gaji atau upah yang sebetulnya perlu ditingkatkan lagi,” kata dia.
Untuk menjawab hal itu, Latuconsina mengaku dinas Nakertrans saat ini sedang mengantisipasi beberapa hal terkait kenaikan BBM tersebut. Salah satunya yakni berkoordinasi dengan teman-teman serikat buruh.
“Koordinasi dilakukan untuk mensosialisasikan rencana pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja agar mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada rekan-rekan buruh. Sehingga diharapkan dapat membantu,” katanya.
Dari berbagai paparan narasumber terkait antisipasi dampak kenaikan BBM tersebut, para peserta yang hadir dari KSBSI Maluku, BEM Nusantara Maluku, KAMMI Maluku, IMM Maluku, Badko HMI, GMKI Maluku, dan Ormas lainnya melayangkan kritikan dan masukan terkait kenaikan BBM tersebut.
Umumnya kritikan dan masukan disampaikan kepada Pertamina mengenai harga BBM yang tidak sama. Mereka menginginkan agar diberlakukan BBM Satu Harga di Maluku, dan lain sebagainya.
Sebagian peserta juga memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang berhasil mengungkap kasus penimbunan, pengoplosan dan penyelundupan BBM bersubsidi seperti minyak tanah dan solar.
Turut hadir dalam FGD tersebut yakni Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Harold Wilson Huwae, Direktur Reskrimum, Kombes Pol Andi Iskandar, Direktur Binmas, Kombes Pol Denny Abrahams, dan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat.(*/ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
