Tak Hanya Serahkan Rumah, Hendrik Temukan Warga Lain yang Butuh Bantuan
potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku mulai memperluas intervensi perbaikan rumah tidak layak huni melalui Program Mangurebe Bikin Bae Rumah. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menyerahkan kunci rumah kepada keluarga Iwan dan Jayanti, penerima manfaat program tersebut di kawasan Aster, Desa Hative Kecil, Kota Ambon, Rabu (18/11/2026) kemarin.
Hendrik mengatakan, program Mangurebe Bikin Bae Rumah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Hari ini saya hadir untuk menyaksikan langsung sekaligus menyerahkan kunci rumah kepada pemiliknya. Ini merupakan bukti nyata bahwa Program Mangurebe Bikin Bae Rumah berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Gubernur.
Menurutnya, program tersebut melengkapi bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengalokasikan lebih dari 7.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi masyarakat di Maluku.
Dengan dukungan kedua program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak keluarga yang tinggal di rumah layak huni.
Hendrik juga meminta keluarga penerima manfaat tetap semangat dan memanfaatkan bantuan tersebut untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih baik.
“Pak Iwan dan Ibu, tetap semangat. Semoga rumah ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan keluarga. Mari kita terus bekerja sama dengan pemerintah untuk membenahi apa yang masih bisa kita lakukan,” ujarnya.
Perhatian terhadap rumah tidak layak huni juga ditunjukkan Hendrik setelah menyerahkan bantuan. Ia menyempatkan diri mengunjungi rumah warga lain di sekitar lokasi yang kondisinya memerlukan perbaikan.
Melihat kondisi rumah tersebut, Hendrik menyatakan pemerintah akan memberikan perhatian untuk membantu perbaikannya.
“Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengidentifikasi langsung warga yang membutuhkan bantuan, sehingga penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya bergantung pada laporan administratif,” tandasnya. (RED)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi



