AmboinaMalukuNasionalPendidikan & KesehatanSeribu Pulau

Buka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, Gubernur Maluku Dorong Kolaborasi Riset & Inovasi

potretmaluku.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong perguruan tinggi di wilayah kepulauan memperkuat kolaborasi riset dan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Sinergi antarkampus dinilai penting agar potensi wilayah kepulauan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan bertema “Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026).

Menurut Hendrik, pembentukan konsorsium ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan kekuatan akademik, sumber daya penelitian, dan keahlian perguruan tinggi dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Ia mengapresiasi Universitas Pattimura bersama seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah menginisiasi pembentukan konsorsium tersebut.

“Bagi Maluku, forum ini memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya karena Maluku menjadi tempat berlangsungnya deklarasi, tetapi karena persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan memang membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama,” ungkap Hendrik.

Ia menilai, pembangunan nasional selama ini masih cenderung berorientasi pada wilayah daratan. Padahal, daerah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang membutuhkan kebijakan khusus dan berkeadilan.

Laut, kata dia, bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang hidup masyarakat, jalur distribusi, sumber pangan dan ekonomi, sekaligus penghubung antarpulau.

Karakteristik tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik, terbatasnya konektivitas dan infrastruktur, luasnya rentang kendali pemerintahan, serta mahalnya penyelenggaraan pelayanan publik.

Karena itu, Hendrik menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan. Pemerintah Provinsi Maluku juga berkomitmen memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dengan dukungan kajian akademik yang komprehensif, terutama untuk mendorong keadilan fiskal, pembiayaan pembangunan, dan pengakuan terhadap karakteristik wilayah kepulauan.

Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi kekuatan intelektual yang ikut menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Hendrik juga meminta dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperkuat perguruan tinggi di wilayah kepulauan melalui pendanaan proporsional, pemerataan fasilitas pendidikan dan riset, peningkatan kapasitas dosen, serta perluasan akses teknologi.

“Kita ingin perguruan tinggi di wilayah kepulauan diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menjadi pusat inovasi dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar konsorsium tersebut tidak terjebak dalam pola kerja sektoral dan parsial antarkampus. Potensi akademik, tenaga ahli, laboratorium, pusat penelitian, dan sumber daya intelektual harus disatukan untuk menghasilkan solusi konkret bagi kebutuhan daerah.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah ekonomi kelautan dan perikanan. Sepuluh provinsi kepulauan memiliki potensi besar di bidang perikanan tangkap, budidaya laut, rumput laut, pariwisata bahari, dan sumber daya pesisir.

Potensi tersebut perlu didukung riset terapan dan inovasi teknologi agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Kontribusi perguruan tinggi juga dibutuhkan dalam modernisasi perikanan, pengolahan hasil laut, pengembangan industri rumput laut, penguatan rantai dingin (cold chain), hingga energi terbarukan berbasis potensi kelautan.

Selain itu, dia juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu, dan produk perikanan. Melalui inovasi akademik, komoditas tersebut diharapkan memiliki produktivitas, kualitas, dan daya saing lebih tinggi sehingga mampu menembus pasar nasional maupun internasional.

Agar deklarasi tidak berhenti sebagai kesepakatan formal, Hendrik menawarkan empat agenda prioritas. Yakni, membangun pusat riset dan inovasi bersama, menyusun agenda penelitian sesuai kebutuhan daerah kepulauan, memperkuat pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta membangun kemitraan dengan dunia usaha dan investor untuk hilirisasi hasil penelitian.

Selaku Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, ia memastikan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan siap memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk kampus di wilayah kabupaten dan pulau-pulau terluar.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi daerah.

“Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai rumah besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pemikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” ajaknya.

Melalui konsorsium tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap lahir kerja sama berkelanjutan yang mampu memperkuat riset, inovasi, dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Kami berharap deklarasi ini menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan dan menghasilkan program-program nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas,” tandasnya.

Diketahui, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sekaligus Ketua Tim Kerja Konsorsium Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang Kemendiktisaintek Fajar Sandi Prawoco, para gubernur provinsi kepulauan, Sekda Maluku Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Barat, unsur Forkopimda Maluku, Rektor Universitas Pattimura, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi kepulauan. (RED)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button