Bodewin Ingatkan APIP Awasi Anggaran, Cegah Penyimpangan Sejak Dini
potretmaluku.id – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah penyimpangan anggaran dan praktik korupsi sejak dini.
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah program berjalan atau ketika masalah ditemukan, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan pemerintahan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan APIP untuk Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pengawasan internal yang optimal menjadi kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan kita adalah memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tegas Bodewin.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar anggaran yang tersedia tidak digunakan secara boros maupun menyimpang dari peruntukannya.
“Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, jangan sampai satu rupiah pun terbuang percuma. Pastikan setiap anggaran yang kita miliki dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap penguatan kapasitas APIP tidak sebatas meningkatkan pemahaman terhadap tugas pengawasan, tetapi juga membangun keberanian dan integritas aparat dalam mengungkap potensi pelanggaran.
Dengan pengawasan yang kuat, berbagai indikasi penyimpangan di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan hukum maupun kerugian keuangan daerah.
Keterlibatan KPK, Kemendagri, dan BPKP diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (RED)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi



