AmboinaMaluku

Setelah Bertahun-tahun di Zona Merah, Pemprov Maluku Kini Masuk Zona Hijau KPK

potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku akhirnya keluar dari Zona Merah atau Zona Rentan dalam penilaian pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah beberapa tahun berada dalam kategori tersebut, Pemprov Maluku kini berhasil menembus Zona Hijau atau Zona Terjaga berdasarkan hasil Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025.

Perubahan status ini menjadi indikator perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, terutama dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi.

Penilaian MCSP KPK mencakup delapan area intervensi yang menjadi titik perhatian dalam pencegahan korupsi. Meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan pencegahan korupsi mulai berjalan pada arah yang tepat.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. Karena itu, ia mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja memenuhi berbagai indikator penilaian MCSP KPK.

Meski demikian, Hendrik mengingatkan agar keberhasilan masuk Zona Hijau tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Penguatan integritas aparatur, perbaikan sistem dan regulasi, serta peningkatan pengawasan internal harus terus dilakukan.

“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hendrik, Rabu (18/11/2026).

Ia berharap capaian tersebut menjadi momentum untuk membangun budaya antikorupsi di seluruh perangkat daerah. Sebab, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup diukur dari hasil penilaian, tetapi juga dari konsistensi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Zona Hijau bukanlah garis akhir, melainkan pengingat bahwa tanggung jawab kita semakin besar. Jangan sampai capaian ini hanya menjadi angka penilaian, sementara praktik pemerintahan belum sepenuhnya mencerminkan integritas dan keberpihakan kepada masyarakat,” tandasnya.


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button