potretmaluku.id – Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kemarin dinilai belum menempatkan ketahanan pangan dan perlindungan petani serta nelayan sebagai prioritas fiskal yang nyata.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty melalui siaran pers yang diterima potretmaluku.id pada Rabu, (2/5/2025).
Menurutnya, meski capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras mendapat apresiasi, namun kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar, terutama dalam aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,”ujar Saadiah.
Politisi PKS itu menyebut, masih rendahnya nilai tukar petani (NTP) di sejumlah wilayah dan tingginya harga beras diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat bawah.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya hilirisasi terhadap sektor pertanian dan perikanan, agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.
“Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,”cetusnya.
Menurut Saadiah, perlunya pembangunan industri pengolahan dan distribusi pangan yang menyeluruh, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama kemandirian ekonomi rakyat.
Dalam pengelolaan fiskal, lanjut dia, program-program besar seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih maupun pembentukan super holding Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional, bukan hanya mengejar skala ekonomi yang besar tanpa keberpihakan pada pelaku usaha kecil.
Saadiah mengaku optimis, bahwa ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi keberpihakan fiskal yang kuat, reformasi tata kelola subsidi, dan sistem data pangan nasional yang akurat.
“Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
