Pemkab Maluku Tenggara Dorong ASN Tempuh S2, Lulusan Pascasarjana Baru 4,33 Persen
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengungkap masih rendahnya jumlah aparatur sipil negara yang menempuh pendidikan pascasarjana. Berdasarkan data pemerintah daerah, ASN bergelar magister dan doktor baru mencapai 4,33 persen dari total aparatur yang ada.
Data tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Program Pascasarjana Universitas Pattimura yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (18/6/26). Pemerintah daerah menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan.
Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam mengatakan pemerintah daerah menyambut baik upaya Program Pascasarjana Universitas Pattimura yang terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dan aparatur sipil negara, terutama di wilayah kepulauan.
Dalam sambutan Bupati Maluku Tenggara yang dibacakannya, Charlos menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurut dia, daerah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan, analisis, dan perumusan kebijakan publik.
“Pendidikan tinggi harus menjadi bagian dari solusi pembangunan. Sarjana adalah pelaksana teknis di lapangan, sedangkan magister merupakan pemimpin strategis yang mampu menganalisis persoalan secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang berdampak luas. Itulah yang dibutuhkan Maluku Tenggara ke depan,” kata Charlos.
Pemerintah daerah juga memaparkan kondisi sumber daya manusia di Maluku Tenggara. Data yang tersedia menunjukkan komposisi angkatan kerja masih didominasi lulusan sekolah menengah atas sebesar 41,76 persen. Posisi berikutnya ditempati lulusan sekolah dasar sebesar 22,79 persen, sedangkan lulusan sarjana mencapai 18,85 persen.
Pada sektor aparatur sipil negara, lulusan Strata Satu (S1) mendominasi dengan persentase 56,70 persen. Selanjutnya lulusan diploma mencapai 26,11 persen. Adapun ASN yang telah menempuh pendidikan pascasarjana, baik magister maupun doktor, masih berada pada angka 4,33 persen.
Menurut pemerintah daerah, angka tersebut sekaligus menunjukkan besarnya ruang untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan lanjutan. Selama ini, pemerintah telah memfasilitasi ratusan tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan dan berharap kesempatan serupa dimanfaatkan ASN dari sektor lainnya.
“Angka 4,33 persen itu memang kecil. Namun justru di situlah peluang besar berada. Pemerintah daerah telah membuktikan keseriusannya dengan mengirim ratusan tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan. Kini saatnya ASN di berbagai bidang strategis mengambil kesempatan yang sama,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya keselarasan antara kurikulum Program Pascasarjana Universitas Pattimura dan kebutuhan pembangunan daerah. Kurikulum yang dikembangkan diharapkan mampu memperkuat kapasitas manajerial dan kepemimpinan aparatur sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah kepulauan.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong ASN yang masih berada pada usia produktif untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya tegaskan, ASN yang ingin melanjutkan studi S2 pasti diizinkan. Dari pelaksana teknis, naiklah menjadi perancang kebijakan yang mampu memberikan dampak lebih besar bagi daerah,” kata Charlos membacakan sambutan Bupati.
Pemerintah daerah berharap sosialisasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Pattimura dalam mencetak aparatur yang profesional, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.
Menutup sambutan Bupati, Charlos menegaskan bahwa pengalaman kerja yang dimiliki ASN harus diimbangi dengan penguatan kapasitas akademik agar mampu melahirkan aparatur yang visioner dan responsif terhadap perubahan.
“Pengalaman kerja bertahun-tahun harus dipadukan dengan metodologi serta wawasan yang diperoleh melalui pendidikan pascasarjana. Kombinasi itulah yang akan membawa Maluku Tenggara keluar dari berbagai keterbatasan dan menuju daerah yang lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimistis dapat membangun birokrasi yang semakin profesional sekaligus mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.*(TIA)
Penulis :
Editor :
