Forum Perempuan Seribu Pulau Hasilkan Empat Rekomendasi Kebijakan Responsif Gender di Maluku
potretmaluku.id – Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang mempertemukan perempuan dari 11 kabupaten dan kota di Maluku menghasilkan empat rekomendasi utama untuk mendorong transformasi kebijakan yang lebih responsif gender di daerah tersebut.
Rekomendasi itu merupakan hasil forum yang diselenggarakan jaringan masyarakat sipil Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dengan dukungan Yayasan Ipas Indonesia dan Yayasan Ina Ata Mutiara Maluku pada 11-13 Juni 2026.
Koordinator GBPM, Lusia Peilouw, mengatakan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pemetaan isu dan kebutuhan perempuan dari berbagai wilayah di Maluku yang dilakukan selama forum berlangsung.
“Hasil konsolidasi kemarin menghasilkan rekomendasi dengan empat fokus utama berdasarkan pemetaan isu dan kebutuhan perempuan di 11 kabupaten/kota,” kata Lusia dalam kegiatan media gathering di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Rabu (17/6/26).
Menurut Lusia, empat fokus utama yang menjadi rekomendasi forum meliputi adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas, perlindungan hukum terutama pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, serta pembangunan mekanisme jejaring antarpulau.
Keempat fokus tersebut, kata dia, merepresentasikan kebutuhan aktual perempuan di Maluku yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap layanan sosial dan kesehatan, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, hingga akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang belum merata.
“Peserta konsolidasi dari 11 kabupaten/kota memetakan isu, kasus dan apa yang mereka butuhkan, kemudian disatukan dalam rekomendasi dan rencana tindak lanjut,” ujarnya.
Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.
Peserta forum berasal dari beragam latar belakang profesi dan organisasi. Selain aktivis dan tokoh perempuan, kegiatan tersebut juga melibatkan ibu rumah tangga, biarawati, jurnalis, mahasiswa, kelompok LGBTQ, hingga peserta laki-laki yang memiliki perhatian terhadap isu kesetaraan gender.
Sekretaris GBPM, Linda Holle, mengatakan dukungan terhadap gerakan perempuan di Maluku perlu terus diperluas agar mampu mendorong perubahan yang lebih signifikan dalam berbagai sektor pembangunan.
Menurut dia, media massa dan jurnalis memiliki posisi penting dalam mendorong perubahan kebijakan maupun mempercepat penanganan berbagai kasus yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.
“Kawan-kawan jurnalis adalah bagian dari jejaring kami, karena pemberitaan di media massa bisa mendorong percepatan perubahan kebijakan, maupun penanganan kasus,” kata Linda.
Karena itu, dalam penyusunan rekomendasi dan strategi tindak lanjut hasil konsolidasi, organisasi media dan komunitas jurnalis turut dimasukkan sebagai bagian dari jejaring dan mitra gerakan perempuan.
Ketua panitia Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau, Jacquelin Akyuwen, menilai forum tersebut menjadi ruang penting bagi perempuan Maluku untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat peran mereka dalam proses pembangunan daerah.
“Perempuan Maluku perlu duduk bersama dan berkonsolidasi untuk mendorong dan menentukan arah kebijakan yang responsif gender,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Panitia, Ulfa Tuahuns, mengatakan forum tersebut merupakan pertemuan besar kedua perempuan Maluku setelah Kongres Perempuan Maluku yang digelar pada 2009.
Menurut dia, forum tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kembali konsolidasi gerakan perempuan lintas wilayah setelah lebih dari satu dekade.
“Sebelum ini, perempuan Maluku juga pernah duduk bersama dan berkonsolidasi dalam Kongres Perempuan Maluku pada 2009,” kata Ulfa.
Melalui rekomendasi yang telah disusun, peserta forum berharap pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dapat menjadikan kebutuhan perempuan sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan setara oleh seluruh masyarakat.*(TIA)
Penulis :
Editor :
