potretmaluku.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty menanggapi presentasi pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar harini, Rabu (21/5/2025).
Saadiah menyambut, tema besar yang diangkat, yakni Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi akan bermakna jika diikuti dengan langkah nyata dan berkeadilan, khususnya untuk wilayah-wilayah kepulauan dan tertinggal seperti Maluku.
Legislator asal Fraksi PKS itu menerangkan, bahwa paparan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2 hingga 5,8% dan inflasi pada rentang 1,5 hingga 3,5%, butuh dukungan kuat.
Termasuk juga nilai tukar diasumsikan berada di kisaran Rp16.500 – Rp16.900 per USD. Sementara lifting minyak dan gas masing-masing ditargetkan 600 – 605 ribu barel dan 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Semua target tersebut memerlukan dukungan kuat terhadap sektor primer, terutama pertanian, perikanan, dan energi terbarukan yang selama ini belum mendapatkan alokasi fiskal yang proporsional,”ungkap Saadiah.
Menurutnya, jika pemerintah sungguh-sungguh ingin wujudkan kedaulatan pangan, maka belanja untuk sarana dan prasarana produksi di daerah kepulauan harus ditingkatkan.
“Sentra-sentra produksi perikanan dan pertanian tidak boleh dibiarkan stagnan karena minimnya konektivitas logistik dan pendampingan,”tegasnya.
Kata dia, target penurunan kemiskinan menjadi 6,5 – 7,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% di tahun 2026 hanya bisa dicapai bila intervensi fiskal diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, dan sektor informal.
“Dalam konteks Maluku, saya minta agar kebijakan afirmatif tidak semata mengandalkan mekanisme pasar, tetapi berbasis pemerataan akses dan penguatan kapasitas lokal,”pungkasnya.
Sementara terkait energi, Srikandi asal Dapil Maluku itu menekankan pentingnya diversifikasi energi untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan di daerah kepulauan.
Dimana pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro harus dipercepat di Maluku dan wilayah timur Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan PLN.
“Kita tidak bisa bicara kedaulatan energi kalau warga di desa-desa pesisir masih hidup dalam kegelapan. APBN 2026 harus menjadi instrumen keberpihakan yang sesungguhnya,”tegasnya.
Saadiah menggarisbawahi arah kebijakan fiskal 2026, yang membutuhkan keberanian dalam memperjuangkan redistribusi sumber daya nasional agar nilai tambah hasil bumi dan laut dinikmati masyarakat daerah.
Menurutnya, pembangunan ekonomi sebagaimana mandat sila kelima Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya akan bermakna jika pusat dan daerah bergerak sinergis dalam kebijakan dan penganggaran.
Semangat hari kebangkitan nasional harus dihidupkan dalam bentuk keberanian negara untuk memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat.
“Kita tidak sedang kejar pertumbuhan semata. Kita ingin kemandirian yang berkeadilan, pangan, energi, dan ekonomi harus mengakar ke daerah dan rakyat kecil. Itulah wujud nyata kedaulatan,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
