Maluku

JMSI Sayangkan Pemanggilan Jurnalis Sebagai Saksi Dana Hibah Kwarda Pramuka Maluku

potretmaluku.id, – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyayangkan pemanggilan jurnalis media online porostimur.com oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait pemberitaan dana hibah Kwarda Pramuka Maluku yang diberitakan di media tersebut beberapa hari lalu.

“Wartawan tidak diperkenankan menjadi saksi di kantor kepolisian atas suatu pemberitaan. Kesaksiannya itu bisa direpresentasikan dalam produk berita,” tegas Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat JMSI, Dino Umahuk, dalam keterangan tertulis diterima media ini, Rabu (26/7/2023).

Dino yang juga Pimpinan Redaksi media online porostimur.com, menyarankan polisi untuk mengutip hasil produk berita wartawan tersebut yang telah dipublis melalui media massa, sebab keterangan wartawan yang nantinya akan dimintai di kantor polisi, tidak jauh beda dengan apa yang ditulisnya itu.

Umahuk menegaskan, berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, jurnalis memiliki Hak Tolak. Menurut pasal 1 butir 10 UU tersebut, hak tolak adalah Hak yang dimiliki wartawan karena profesinya untuk mengungkap keterangan atau identitas narasumber yang dirahasiakan. Sedangkan menurut pasal 4 ayat (4), Hak Tolak digunakan dalam hal jurnalis dimintai pertanggungjawaban hukum atas karya jurnalistiknya.

Penjelasan pasal 4 ayat (4) menyatakan, Hak Tolak diberikan wartawan untuk melindungi sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan apabila jurnalis dimintai keterangan oleh pejabat penyidik atau menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak hanya dapat dicabut oleh pengadilan dengan alasan demi ketertiban umum dan demi keselamatan negara.

Untuk itu, Dino mengingatkan penyidik di Ditkrimsus Polda Maluku agar menghormati Hak Tolak jurnalis yang menyiarkan berita tersebut. Hal ini agar jurnalis tetap dapat bekerja secara independen dan imparsial.

Menurut wartawan senior di Maluku itu, Hak Tolak ini penting agar wartawan tidak diperalat untuk menjerat seseorang. Pejabat penyidik maupun polisi tidak boleh meminta keterangan, selain hal-hal yang sudah disiarkan.

Jika jurnalis memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk menjerat narasumber, hal ini akan merusak kepercayaan narasumber terhadap jurnalis. Agar kehadiran jurnalis tetap dapat diterima oleh siapapun, maka jurnalis tak boleh memberi keterangan untuk menjerat pihak-pihak lain.

Dino menjelaskan, keterangan wartawan sebagai saksi cukup diwakili lewat karya jurnalistik yang telah dibuatnya. Karya tersebut dapat berupa laporan pemberitaan maupun foto jurnalistik yang terkait perkara tertentu. “Karya jurnalistik dapat menjadi kesaksian tanpa wartawan itu hadir dalam persidangan,” katanya.

Karya jurnalistik yang dibuat oleh seorang wartawan, tambah Dino, dapat dijadikan bukti dalam sebuah persidangan. “Tulisan atau pun foto itulah yang kemudian menjadi saksi dan ‘berbicara’ untuk pembuktian seorang terdakwa. Biar masyarakat yang menilai apakah benar atau tidak berita itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku melayangkan undangan kepada wartawan media online porostimur.com untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, pada Rabu (16/7/2023), terkait pemberitaan dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku yang belakangan ramai diberitakan sejumlah media massa.

Dino mengaku undangan tersebut diantarkan oleh seorang petugas polisi bernama Hans ke Kantor DPRD Maluku, di Kawasan Karang Panjang Ambon, di mana sang jurnalis melakukan tugas liputan. Namun jurnalis porostimur.com menolak undangan tersebut, dan meminta petugas agar mempelajari kembali UU Pers sebelum melakukan pemanggilan terhadap jurnalis sebagai saksi.

Karena sang jurnalis tidak bersedia menerima undangan tersebut, petugas polisi itu memilih pergi dan membawa kembali undangan dimaksud.

“Jadi tadi ada petugas polisi yang telepon jurnalis kami yang bertugas di DPRD Maluku, katanya ada undangan menjadi saksi dari Ditkrimsus. Sekitar 15 menit kemudian petugas polisi bernama Hans datang ke kantor DPRD dan membawa undangan pemeriksaan itu, namun ditolak oleh jurnalis kami sambil menjelaskan soal keberadaan UU Pers dan hak wartawan untuk menolak panggilan polisi,” ujar Umahuk.

Ini tentu preseden yang kurang baik bagi kebebasan pers di daerah ini. “Kami sungguh berharap agar aparat penegak hukum lebih jeli dalam mengambil langkah, terutama karena ada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang melindungi kerja jurnalis. Selain itu ada MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri yang saya kira perlu sama-sama kita kedepankan,” pungkasnya. (JAY)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Kue/Cookies Enak Berkualitas dari Inggrid Bakery & Pastry

Berita Serupa

Back to top button