NasionalMaluku

Jelang Uji Publik Regulasi Penangkapan Terukur, Saadiah Ingatkan Kepentingan Masyarakat

potretmaluku.id – Menjelang uji publik regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terkait Penangkapan Terukur, yang akan disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP RI Muhammad Zaini, besok di Ambon, diharapkan anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty, aturannya dibuat sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

“Seperti halnya kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN), harapannya kebijakan Penangkapan Terukur ini harus benar-benar memerhatikan kepentingan masyarakat. Terutama masyarakat nelayan tradisonal,” ujar Saadiah, saat pertemuan dengan para pelaku utama sektor perikanan di Maluku, bertempat di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Selasa (7/12/2021).

Menurut legislator asal daerah pemilihan Maluku ini, terkait sebuah regulasi, dirinya selalu mempertanyakan ini dibuat untuk siapa? Di mana posisi masyarakat pada regulasi itu?

“Jangan sampai kita justru bikin regulasi untuk korporasi. Kita sediakan karpet merah untuk pengusaha besar. Sementara nelayan-nelayan kecil yang tidak mendapatkan ruang di situ. Tidak mendapatkan dampak dan akses daripada kebijakan yang kita bikin,” katanya mengingatkan.

Padahal sejatinya, kata Saadiah,  sebuah regulasi sejatinya dibikin adalah dalam rangka untuk memecahkan persoalan kita, yaitu bagaimana penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

“Terutama kita yang ada di Maluku ini, sudah cukup dengan kebijakan-kebijakan dan undang-undang. Misalnya undang-undang Nomor 32 tahun 2014 kemudian diperbaiki lagi menjadi nomor 23 tahun 2016, yang memberikan kewenangan pengelolaan 12 mil ke lautnya itu dikelola oleh negara, di bawahnya itu dikelola oleh pemerintah daerah. Yang awalnya di Kabupaten sekarang ke provinsi,” bebernya.

Sehingga betapa pun banyaknya, lanjut Saadiah, misalnya 1960 kapal yang beroperasi di laut Aru sana, di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718 (mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur), tetapi tidak bisa membawa dampak apa-apa kepada Maluku.

“Maluku hanya dapat nol rupiah untuk retribusi di APBD kita,” ungkap srikandi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Bahkan kata dia, uji bongkar muat juga tidak diberikan di APBD maluku. “Maka pada kebijakan Penangkaan Terukur, dalam presentasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyampaikan bahwa seluruh kapal-kapal yang akan beroperasi di sini mendapatkan izin harus bongkar muat dan ekspor di sini. Itu yang harus kita tahu dari dasar paradigma tentang kebijakan penangkapan terukur,” tegasnya.

Yang kedua, tambah Saadiah, adalah ketika misalnya kuota dan zonasi, ini untuk WPP 714, 715, 718, ada kuota untuk masyarakat nelayan tradisional. Kuota untuk masyarakat yang dihubungkan atau terintegrasi dengan industri, dan kuota untuk orang yang punya hobi mancing yaitu dari aspek pariwisata.

“Untuk WPP 714 [termasuk Laut Banda] ini, dalam rapat beberapa kali saya sampaikan kepada kementerian, jangan sampai dia kontroversi dan kontra produktif. karena di Maluku ada kebijakan Presiden Jokowi soal LIN, bukan kebijakan menteri,” ujarnya.

Jadi kebijakan Presiden Jokowi soal LIN itu, kata Saadiah, dimana ketika misalnya setelah pembangunan dermaga Ambon New Port ini, lalu dibangun dan terintegrasi nanti dengan pembangunan perikanan. Lalu ada hirilisasi di pembangunan industrinya.

Saadiah berharap, kelak di sektor hulu, Maluku tidak kekurangan bahan baku. Karena sudah terlanjur “dikunci” dengan menjadikan WPP 714 sebagai daerah spawning ground (daerah pemijahan).

“Sebenarnya kemarin membaca pernyataan Menteri KKP terbaru, ternyata juga sudah sudah mendapatkan masukan. Jadi tetap kalau yang sebelumnya, pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan kami di Komisi IV, itu benar-benar WPP 714 dikunci untuk industri,” ungkapnya.

Dari statemen Menteri KKP itu, kata Saadiah, ternyata masih bisa dibuka untuk industri. Dibuka untuk industri tetapi kuota izin kapal-kapal yang masuk beroperasi di daerah WPP 714 dibatasi.

“Hanya untuk nelayan dan hanya untuk kapal di bawah 30 GT.  Jadi kita justru diberikan keleluasaan untuk kesinambungan,” ucapnya.

Bagi Saadiah, ini tinggal bagaimana agar ketika membuat kebijakan dengan memperhatikan aspek konservasi. Atau dengan pendekatan yang lebih ekologi ramah lingkungan, kita akan jaga keberlangsungan sumberdaya alam untuk nanti ke generasi-generasi anak cucu kita.

“Jangan sampai ketika tiba masanya, mereka akan menuduh kita orang-orang yang eksploitasi laut secara habis-habisan. Tidak eksplorasi tapi eksploitasi. Mereguk dengan kapal-kapal yang boleh masuk saja begitu,” pungkasnya.(TIA)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button