Gagal Capai Target PAD, DPRD Dorong Beri Sanksi ke OPD Pengumpul

potretmaluku.id – DPRD Kota Ambon mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberlakukan sistem panismen atau sanksi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela mengatakan, target PAD di Tahun 2024 tidak tercapai. Pendapatan uang diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon hanya sebesar 84,34 persen dari total PAD di Tahun 2024.
Dia mengaku, tidak tercapainya target PAD itu menyebabkan beberapa item belanja pada Pemerintah Kota Ambon di tahun anggaran 2024 kemarin tidak terealisasi.
Kata Morits, DPRD akan menggunakan fungsinya dengan mengingatkan kepala daerah setempat untuk memberikan panismen atau sanksi kepada OPD pengumpul yang tidak maksimal dalam menggenjot PAD yang ditargetkan.
“Berkaitan dengan tidak tercapai PAD, DPRD Kota Ambon yang memiliki fungsi pengawasan sudah terus mengingatkan Kepala daerah baik itu Penjabat Walikota sebelumnya sampai dengan saat ini, agar sistim panismen harus diberikan,” tegas Morits, Rabu (15/5/2024).
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong pemberian reward atau apresiasi kepada OPD yang sungguh-sungguh menjalankan tugas serta dianggap telah berhasil mencapai target PAD sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.
Menurutnya, pemberian panismen maupun reward itu untuk memacu OPD-OPD agar kedepan bisa lebih maksimal meningkatkan potensi daerah untuk mendongkrak peningkatan PAD.
“Jadi pada prinsipnya kami minta kepala daerah melakukan itu,” ungkapnya.
Politisi Partai NasDem itu menyebut, ada beberapa hal yang menyebabkan target PAD Kota Ambon tidak tercapai, diantaranya semangat kerja OPD pengumpul tidak maksimal, dan penempatan orang-orang di OPD tidak sesuai basic ilmunya.
Untuk itu, DPRD mendukung Walikota dan Wakil Walikota Ambon terpilih untuk kedepan menempatkan orang-orang yang punya kemampuan dan berkualitas di tiap-tiap OPD. Dengan begitu, maka PAD Kota Ambon akan meningkat.
“Kita akan kawal dan memberikan atensi serta support kepada walikota dan wakil walikota yang baru, untuk melihat persoalan ini secara serius,” jelas Morits. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi