Dekat tapi Tidak Tunduk

Oleh: Steve G. C. Gaspersz (Pembelajar Masyarakat) Setiap kali seorang pemimpin agama masuk ke lingkar kekuasaan, publik biasanya bereaksi dalam dua kutub. Satu pihak bertepuk tangan: akhirnya suara umat didengar. Pihak lain mengernyit: jangan-jangan ini awal dari kooptasi. Penunjukan Pdt. Jacky Manuputty, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden layak dibaca lebih tenang dari kedua kutub itu. Bukan Sekadar Simbol Sulit menyebut penunjukan ini kebetulan atau sekadar pelengkap komposisi. Manuputty bukan figur yang dikenal lewat panggung seremonial. Namanya lekat dengan kerja perdamaian di Maluku pascakonflik, ketika ia bersama tokoh-tokoh lintas iman membangun kembali kepercayaan yang runtuh antarwarga. Modal itu langka: kredibilitas yang tumbuh dari akar rumput, bukan dari struktur. Bagi gereja-gereja di Indonesia, ini juga momen yang bermakna. Sejarah relasi gereja dan negara kita tidak selalu mulus. Dari Orde Baru yang menukar stabilitas dengan kepatuhan, hingga era Reformasi yang membuka ruang sipil sekaligus memunculkan konflik komunal dan persoalan izin rumah ibadah, umat Kristen kerap diposisikan sebagai objek kebijakan: dilindungi, dikhawatirkan, atau dipersoalkan. Hadirnya tokoh gereja di lingkar penasihat presiden bisa dibaca sebagai pergeseran dari “minoritas yang meminta perlindungan” menuju warga negara penuh yang ikut menentukan arah bersama. Peluang yang Konkret Wantimpres adalah lembaga konsultatif. Ia tidak memegang kuasa eksekutif, tetapi punya akses langsung kepada presiden. Akses itulah yang selama ini sulit ditembus lewat jalur birokrasi biasa. Isu-isu yang berlarut, seperti hambatan pendirian rumah ibadah, diskriminasi di tingkat lokal, konflik agraria yang menimpa komunitas adat, hingga kekerasan di wilayah seperti Papua, membutuhkan pintu yang bisa diketuk dengan data dan kesaksian lapangan. Di sini pengalaman Manuputty relevan. Pendekatan perdamaian yang ia kenal bukan retorika toleransi di atas mimbar, melainkan kerja panjang memediasi, mendengarkan korban, dan merawat relasi lintas iman. Jika bobot semacam itu terbawa ke ruang kebijakan, kontribusinya bisa melampaui seremoni dialog antaragama yang kerap berhenti di foto bersama. Pelajaran dari Para Nabi Namun tradisi iman Kristen sendiri memberi peringatan. Kitab Suci mencatat figur-figur yang bekerja di dalam istana, seperti Yusuf, Daniel, Ester, dan Nehemia, orang-orang yang mengupayakan kesejahteraan kota tempat mereka berada. Tetapi Kitab Suci juga mencatat nabi-nabi istana yang pandai menyenangkan raja, dan para nabi sejati yang berani mengatakan apa yang tidak ingin didengar. Pertanyaan teologis yang tajam tetap sama: ada di dalam untuk melayani kebenaran, atau untuk melegitimasi kekuasaan? Dekat dengan kekuasaan tidak otomatis keliru. Yang berbahaya adalah ketika kedekatan itu mengikis kemampuan untuk berkata “tidak”. Tiga Hal yang Perlu Dijaga Pertama, pembedaan peran. Manuputty duduk di Wantimpres sebagai penasihat, sementara PGI adalah lembaga dengan anggota, sejarah, dan suara kenabiannya sendiri. Perlu kejelasan sikap, kapan ia berbicara sebagai pribadi penasihat dan kapan sebagai pemimpin gereja. Tanpa pembedaan ini, kritik PGI terhadap kebijakan pemerintah bisa terdengar canggung, atau sebaliknya, dukungan PGI bisa dibaca sebagai stempel. Mekanisme etik yang transparan akan menolong, entah berupa protokol pernyataan, pembagian peran, atau pengaturan jabatan. Kedua, soal representasi. PGI adalah wadah penting, tetapi tidak mewakili seluruh umat Kristen Indonesia. Banyak gereja Pentakostal, Karismatik, dan Injili berada di luar PGI. Klaim representasi yang berlebihan hanya akan menimbulkan resistensi. Yang lebih jujur dan lebih kuat adalah posisi sebagai warga negara yang membawa pengalaman tertentu ke meja bersama, tanpa mengklaim suara satu pihak mana pun secara tunggal. Ketiga, akuntabilitas kepada umat. Gereja mengenal tradisi kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada jemaat. Sinode-sinode anggota berhak tahu apa yang diperjuangkan, dan jemaat paling pinggiran, dari pedalaman Papua hingga pulau-pulau terpencil NTT dan Maluku, perlu merasa bahwa suara mereka ikut dibawa, bukan hanya suara elite sinodal. Ukuran Keberhasilan Jabatan tidak boleh menjadi ukuran. Yang patut dipertanyakan setahun, dua tahun ke depan adalah hal-hal yang bisa diperiksa: adakah perubahan nyata dalam penanganan sengketa rumah ibadah? Adakah keberpihakan lebih jelas pada kelompok rentan? Adakah kebijakan yang berubah karena masukan yang berbasis fakta lapangan? Bila suatu saat kebijakan pemerintah bertentangan dengan nurani gereja, apakah ada keberanian untuk menyatakannya secara terbuka? Perlu pula realisme. Wantimpres bersifat penasihat, dan dampaknya sangat bergantung pada kemauan politik presiden. Menggantungkan terlalu banyak harapan pada satu kursi justru berisiko menumpulkan kerja advokasi gereja di tempat lain. Dekat tetapi Tidak Tunduk Teologi publik mengajarkan bahwa iman tidak berhenti di dinding gereja. Ia berbicara di ruang bersama dengan bahasa yang bisa dipertanggungjawabkan lintas iman: martabat manusia, keadilan, keutuhan ciptaan, dan nilai-nilai Pancasila yang kita sepakati bersama. Keterlibatan di lingkar kekuasaan sah, bahkan perlu, selama itu dijalani dengan prinsip sederhana yang tidak mudah: dekat tetapi tidak tunduk, terlibat tetapi tidak larut. Penunjukan ini akhirnya bukan hanya tentang satu orang. Ini adalah cermin bagi gereja: apakah kita siap menopang penasihat kita dengan riset, data lapangan, dan doa, sekaligus tetap bebas menegur ketika perlu? Ini adalah cermin bagi negara: apakah kursi penasihat itu sungguh dibuka untuk didengar, atau sekadar diisi untuk dipajang? Jawabannya tidak akan datang dari upacara pelantikan, melainkan dari apa yang berubah bagi mereka yang selama ini paling jarang didengar.(*) IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS