Bupati Hanubun Soroti Tantangan Kesehatan dalam Forum Perangkat Daerah
potretmaluku.id – Suasana ruang pertemuan Hotel Syafira di Kota Langgur berubah dinamis ketika para kepala puskesmas, pejabat perangkat daerah, dan sejumlah pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas arah pembangunan kesehatan Maluku Tenggara tahun depan.
Pertemuan itu berlangsung dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Bidang Kesehatan 2025, yang menjadi bagian penting dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Forum dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan poros pembangunan manusia. Dengan tema “Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan, Menuju Maluku Tenggara Hebat,” FPD tahun ini diarahkan untuk menajamkan prioritas program lintas sektor.
Ketua panitia, Ketjie Koedoeboen, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang sinkronisasi antara Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lain, agar sasaran pembangunan 2026 dapat dicapai lebih terarah.
“FPD ini penting untuk menajamkan target kinerja dan sasaran program, serta menentukan lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Malra Tahun 2026,” ujarnya.
Sebanyak 75 peserta mengikuti forum, termasuk perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, dan mitra pembangunan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah penyesuaian program prioritas berdasarkan pagu indikatif anggaran dinas.
Dalam sambutannya, Bupati Hanubun menyoroti capaian indikator kesehatan tahun 2024 yang masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, meski angka harapan hidup Maluku Tenggara telah mencapai 70,93 tahun dan terus menunjukkan tren naik, posisi tersebut baru menempatkan Malra di urutan kelima dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
“Masih terdapat kasus kematian ibu melahirkan, bayi dan balita, serta kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. Ini tantangan nyata bagi kita,” ujar Hanubun.
Ia menekankan pentingnya penguatan sarana prasarana kesehatan, pemenuhan tenaga medis, serta distribusi layanan pada periode 2025–2029. Menurutnya, seluruh perencanaan harus ditopang oleh data yang valid agar kebijakan intervensi kesehatan tepat sasaran.
Bupati juga menyoroti penanganan stunting yang masih berada di atas target nasional. Berdasarkan e-PPGBM, angka stunting Malra tahun 2024 berada pada 15,68 persen, sementara survei SSGI menunjukkan angka 22 persen.
“Ini harus menjadi fokus bersama. Kita harus bekerja lebih giat melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas,” katanya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap rancangan program kesehatan 2026 dapat lebih adaptif, menyeluruh, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara yang terus berkembang.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
