potretmaluku.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin menilai kinerja Hendrik Lewerissa – Abdullah Vanath (HL-AV) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam kurun waktu 100 hari kerja berjalan baik.
Menurutnya, banyak tantangan dan ujian yang di awal pemerintahan HL, karena harus menyelesaikan banyak warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti utang pihak ketiga, dan utang SMI, kemudian dihadapkan dengan Inpres nomor 1 tentang efisiensi APBN maupun APBD.
Selain neraca keuangan yang “tertekan”, problem birokrasi dan pelayanan publik juga menuntut gubernur bekerja secara akuntabel dan proporsional. Tak hanya itu, konflik komunal yang menjalar beberapa waktu lalu di awal pemerintahan, pun menjadi ujian dimasa pemerintahan HL-AV.
“100 hari kerja pemerintahan HL-AV dilakukan dengan baik,” kata Rovik, Selasa (3/6/2025).
Dia mengungkapkan, kebijakan pro-poor gubernur ketika mampu meyakinkan pemerintah pusat terkait pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan. Hal itu penting untuk kesinambungan pendapatan daerah-negara, di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, hingga menekan angka pengangguran maupun grafik kemiskinan di Maluku.
Menurutnya, kebiasaan dengan gaya kepemimpinan yang meledak-ledak, ketika berada pada pola kepemimpinan yang tenang tanpa riak, publik menjadi resah, dan memberikan justifikasi terhadap capaian kerja.
“Kita lihat, loby gubernur Hendrik ke Jakarta soal PSN yang diteken presiden. Itu sesuatu yang luar biasa, tapi minim apresiasi publik,”ujarnya.
Kata Rovik, Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port menjadi pintu masuk menuju kebangkitan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan daerah. Proyek ini diikutkan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan, mulai dari strategi meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah-wilayah terisolir.
“PSN yang akan dibangun memiliki multi player efek, roadmapnya telah disiapkan. Bagaimana iklim invetasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang merata. Akses pada wilayah terisolir di Maluku, semua dalam satu paket kebijakan strategis daerah,”katanya.
Sekretaris DPW PPP Maluku itu menyebutkan, beberapa waktu lalu, HL mengajak 45 anggota DPRD Maluku, serta DPRD kabupaten/kota untuk memprotes Peraturan Menteri (Permen) KKP tentang Transisi Penangkapan Ikan Terukur, karena itu merugikan daerah.
“Perhatian pada potensi sumber daya perikanan sebagai asset daerah, juga luput dari perhatian publik. Secara statistik nasional, Maluku menjadi daerah dengan potensi maritim yang berkonstribusi memproduksi perikanan tangkap sebesar 13 persen lebih.
“Artinya, potensi perikanan bukan hanya sekadar isu, tetapi dalam perspektif kebijakan politik daerah, HL sebagai kepala pemerintah, menilai potensi income untuk pendapatan daerah cukup besar bagi Maluku,”ungkapnya.
Proyek pengelolaan perikanan Maluku, lanjut Rovik, harus didorong dalam skala besar dan masif, dengan menyiapkan strategi perikanan moderen dan industrialisasi yang tidak eksploitatif.
“Daerah harus mendapat income dari potensi yang dimiliki, dan pak gub telah mengkonsolidasikan itu bersama DPRD Maluku,”tegasnya.
Sebagai politisi yang lahir dari bawah, HL cukup paham dengan dinamika sosial. Ketika gejolak sosial yang mengoyak sendi persaudaraan masyarakat Maluku, HL turun langsung. Menguatkan kembali pondasi kebudayaan, memfasilitasi perdamaian, menjadi ruang berjumpanya keluh kesah dan amarah rakyat.
Sebagai gubernur, HL tidak bekerja di balik meja. Tidak hanya hadir secara seremoni. HL itu hemat bicara, tapi banyak strategi komunikasi yang dibangun tanpa publisitas.
“Konflik sosial beberapa waktu lalu, kita menyaksikan bagimana HL menjadi titik temu segala persoalan. Kemampuan merajut hubungan sosial mencerminkan jika HL adalah seorang pemimpin yang lahir dari akar rumput,”ujarnya.
Menurut Rovik, HL sadar bahwa otoritas yang melekat padanya sebagai gubernur tak cukup mewujudkan berbagai harapan masyarakat “Par Maluku pung Bae”, sehingga butuh mesin birokrasi yang unggul dan kompeten.
HL menyiapkan formula rekruitmen birokrasi eselon yang berpijak pada meritokrasi atau merit system. Pola ini, bisa memutus mata rantai pejabat ‘titipan’. Proses lelang jabatan sebagai persyaratan rekruitmen kepala OPD telah dilakukan.
“Tentunya, pak gubernur akan menggunakan format meritokrasi. Ini baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik juga bersih,”imbuhnya.
“Pak Hendrik itu tipikal pemimpin yang low profile. Tak banyak gimik diruang publik. Diamnya gubernur, menyimpan banyak strategi komunikasi politik untuk kemajuan Maluku,”tandas Rovik. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
