Belanja Daerah Maluku Tengah Diusulkan Naik Rp195,6 Miliar
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengusulkan kenaikan belanja daerah hingga Rp195,599 miliar dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Dengan perubahan tersebut, belanja daerah Maluku Tengah yang semula direncanakan sebesar Rp1,513 triliun meningkat menjadi Rp1,708 triliun.
Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menyampaikan usulan perubahan KUA-PPAS 2026 itu dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tengah, Kamis, 8 Oktober 2026.
Penyesuaian anggaran dilakukan seiring perubahan kapasitas fiskal daerah akibat tambahan transfer dari pemerintah pusat dan meningkatnya penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah juga meningkat. Semula pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,514 triliun dan kemudian diusulkan naik menjadi Rp1,588 triliun, atau bertambah Rp74,023 miliar.
Tambahan kapasitas fiskal tersebut antara lain berasal dari pemerintah pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026, Kabupaten Maluku Tengah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp68,764 miliar.
Tambahan itu terdiri atas Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp60,759 miliar dan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil hingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8,004 miliar.
Selain transfer pusat, penerimaan pembiayaan daerah juga meningkat melalui SiLPA. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebelumnya memproyeksikan SiLPA sebesar Rp1 miliar. Dalam perubahan anggaran, nilainya meningkat menjadi Rp122,576 miliar.
Zulkarnain mengatakan perubahan anggaran diperlukan agar kapasitas fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah hingga akhir tahun anggaran.
Menurut dia, tambahan ruang fiskal tersebut harus dikelola secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
Prioritas penggunaan anggaran, kata Zulkarnain, mencakup penguatan pelayanan dasar, keberlanjutan program pembangunan, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat yang mendesak, serta percepatan program prioritas daerah.
“Besarnya anggaran tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah,” kata Zulkarnain.
Ia mengatakan peningkatan anggaran harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja pemerintah. Menurut dia, kondisi geografis Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang luas menuntut perencanaan dan penggunaan anggaran yang terukur.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan setiap belanja memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kualitas belanja akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026, bukan sekadar besarnya anggaran yang dialokasikan,” ujarnya.
Zulkarnain juga meminta DPRD Maluku Tengah bersama pemerintah daerah membahas perubahan KUA-PPAS tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, perubahan anggaran bukan semata-mata persoalan penyesuaian angka dalam APBD, melainkan penentuan prioritas pembangunan ketika kebutuhan masyarakat terus meningkat sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap perubahan APBD 2026 dapat memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tengah.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
