Audit Bongkar Skema SK Bodong di Ambon, 45 ASN Jadi Korban, Negara Rugi Rp24,6 Juta

potretmaluku.id – Audit Inspektorat Kota Ambon membongkar dugaan praktik pemalsuan SK kenaikan pangkat ASN bodong yang dilakukan sejak 19 Oktober kemarin dan melibatkan 45 pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan telah tuntas

Dalam kasus ini, uang sebesar Rp74,7 juta diduga dihimpun dari para ASN, sementara keuangan daerah berpotensi dirugikan Rp24,6 juta akibat pembayaran gaji berdasarkan dokumen yang tidak sah.

Hasil pemeriksaan juga mengungkap tiga inisial yang diduga memiliki peran berbeda dalam praktik tersebut, yakni G, JM, dan LR. Seorang perempuan non-ASN berinisial G diduga menjadi pihak yang menghimpun uang, mengakses akun MyASN milik guru, hingga menyerahkan SK kenaikan pangkat tanpa Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Temuan itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam jumpa pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik ini bermula dari komunikasi melalui WhatsApp pada 7 November 2025. Selanjutnya, pada Januari hingga Maret 2026, G mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Namun, kegiatan tersebut diduga menjadi pintu masuk untuk menghimpun uang dan meminta akses akun MyASN para guru, termasuk username, password, serta kode akses. G juga diduga membantu pengurusan penetapan angka kredit secara konvensional hingga para guru menerima SK kenaikan pangkat pada April-Mei 2026.

Untuk meyakinkan para guru, G diduga mengenakan seragam khaki ASN dan membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Padahal, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.

Praktik ini mulai terbongkar setelah BKN mencurigai keaslian tanda tangan dan dokumen yang digunakan. Pada 15 Oktober 2026, Kantor Regional IV BKN memastikan Pertek yang menjadi persyaratan penerbitan SK tersebut tidak pernah diterbitkan.

Inspektorat kemudian mengidentifikasi tiga pihak yang diduga memiliki keterlibatan berbeda. G diduga menghimpun uang, menggunakan akun MyASN, mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK tidak sah.

Sementara JM, seorang ASN sekaligus mantan operator BKPSDM, diduga menerima dan menginput berkas dari pihak non-ASN serta membantu proses penetapan angka kredit. Meski demikian, Inspektorat tidak menemukan bukti bahwa JM membuat SK bodong. Keterlibatannya dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran prosedur.

Adapun LR, ASN pada BKPSDM, diduga menjadi penghubung antara G, JM, dan para guru serta mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

Dari hasil audit, sebanyak 45 ASN di sekitar 20 sekolah tercatat menyerahkan uang dan dokumen untuk pengurusan kenaikan pangkat. Inspektorat mengategorikan mereka sebagai korban, meski Bodewin mengingatkan bahwa ASN tetap berkewajiban mengikuti mekanisme resmi kepegawaian.

Total uang yang diserahkan mencapai Rp74,7 juta. Sementara pembayaran gaji berdasarkan SK tidak sah mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.

Bodewin menegaskan seluruh SK yang diperiksa tidak memiliki Pertek BKN dan diterbitkan di luar mekanisme resmi pemerintah. Bahkan, ditemukan seorang ASN menerima dua SK berbeda, yakni SK tidak sah melalui jalur tidak resmi dan SK asli yang diproses melalui BKPSDM.

‎”Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, SK kenaikan pangkat tersebut dinyatakan tidak sah karena diproses di luar mekanisme resmi pemerintah dan tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tegas Bodewin.

Atas temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan pembenahan sistem pengendalian kenaikan pangkat, peningkatan sosialisasi prosedur resmi, serta pengamanan akses akun MyASN agar tidak diserahkan kepada pihak lain.

BKPSDM juga diminta memverifikasi ulang seluruh SK bermasalah dan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, serta pelaksana pembayaran gaji.

“Pemkot Ambon akan menghitung kembali kelebihan pembayaran Rp24,6 juta dan melakukan pemulihan keuangan daerah sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Tak hanya sanksi administratif, Inspektorat merekomendasikan agar perkara tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum karena ditemukan indikasi tindak pidana.

“Saya telah memerintahkan Kabag Hukum agar hasil pemeriksaan, termasuk bukti SK asli dan SK bodong, dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bodewin. (SAH)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi