Maluku Tengah Terima Tambahan Transfer Pusat Rp68,76 Miliar
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendapat tambahan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp68,76 miliar pada 2026.
Dana tersebut berasal dari penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran sebelumnya.
Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menyampaikan tambahan anggaran itu dalam rapat paripurna DPRD Maluku Tengah mengenai Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026, Kamis, 8 Oktober 2026.
Zulkarnain merinci tambahan tersebut terdiri atas DAU 2026 sebesar Rp60,76 miliar dan pembayaran kurang salur DBH hingga tahun anggaran 2024 sebesar Rp8,004 miliar.
Penyesuaian itu merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.
Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan tambahan transfer tersebut dalam APBD 2026 sesuai prioritas dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/6537/SJ tertanggal 14 September 2026.
“Dukungan pemerintah pusat ini memberikan tambahan ruang fiskal bagi daerah untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan,” kata Zulkarnain.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah direncanakan naik dari Rp1,514 triliun menjadi Rp1,588 triliun. Kenaikannya mencapai Rp74,02 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan meningkat dari Rp1,513 triliun menjadi Rp1,708 triliun, atau bertambah sekitar Rp195,60 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga naik dari Rp1 miliar menjadi Rp122,58 miliar.
Zulkarnain mengatakan peningkatan belanja tidak hanya dipengaruhi tambahan transfer pemerintah pusat, tetapi juga penyesuaian pendapatan asli daerah dan SiLPA serta kebutuhan belanja hingga akhir tahun anggaran.
Menurut dia, tambahan ruang fiskal akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, melanjutkan program pembangunan, memenuhi kewajiban pemerintah daerah, serta menangani kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat membahas rancangan perubahan APBD secara konstruktif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ketentuan perundang-undangan, dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Zulkarnain menyatakan perubahan APBD diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pelayanan publik, menggerakkan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
