Begini Upaya Pemprov Maluku dalam Meningkatkan Skor MCP untuk Pencegahan Korupsi
potretmaluku.id – Dalam upaya meningkatkan skor Monitoring Center of Prevention (MCP), Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengikuti rapat virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Kamis, 13 Maret 2025.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lewerissa, mewakili Pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK, khususnya tim pengampu MCP, atas materi yang telah disampaikan.
Ia mengakui bahwa persentase MCP Provinsi Maluku pada tahun 2024 berada pada posisi yang rendah, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Maluku sendiri.
“Namun, hal ini merupakan tanggung jawab kami sebagai Pemerintah Provinsi Maluku. Kami akan bekerja keras, melakukan koordinasi internal, dan terus memantau perkembangan setiap hari. Kami pastikan apa yang diharapkan oleh KPK, terutama dalam meningkatkan persentase MCP, akan kami ikuti,” tegasnya.
Gubernur menekankan bahwa tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku adalah untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan arahan tim pengampu dari KPK.
Ia juga memberikan apresiasi kepada beberapa bupati dan wali kota yang mencapai hasil positif di berbagai indikator.
Namun, bagi yang masih memiliki capaian rendah, Gubernur mengajak untuk bekerja lebih keras, memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif, serta menata ulang proses pelaporan, administrasi, dan aspek lain yang terkait dengan kewajiban pemerintah daerah.
“Kita tidak hanya terpaku pada pemenuhan dokumen, tetapi yang lebih penting adalah implementasi dari apa yang diharapkan dalam pelaksanaan MCP. Berikan kami waktu, dengan komitmen dan kerja keras, kami akan menggerakkan sumber daya internal, bekerja sebagai satu tim dengan visi dan frekuensi kerja yang sama,” tutupnya.
Untuk diketahui, nilai rata-rata capaian MCP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota se-Maluku tahun 2024 sebesar 56%, dengan rincian sebagai berikut:
- Pemerintah Kota Tual: 87%
- Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah: 85%
- Pemerintah Kota Ambon: 76%
- Pemerintah Provinsi Maluku: 63%
- Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya: 59%
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru: 58%
- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur: 49%
- Pemerintah Kabupaten Buru: 45%
- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat: 42%
- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan: 42%
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar: 36%
- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara: 32%
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah Maluku, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.(*/TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
