Akhirnya Luas Laut Masuk Kesimpulan Rapat Panja PD 3T dan Marginal
potretmaluku.id – Komisi X DPR RI akhirnya menyetujui usulan luas laut termasuk dalam salah satu variabel perhitungan dana transfer pusat ke daerah, terutama berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dan Daerah Marginal.
“Saya sangat bersyukur karena variabel luas laut masuk dalam kesimpulan Rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah (PD) 3T dan Daerah Marginal. Ini akan menjadi angin segar bagi pengembangan pendidikan di daerah 3T dan termarginal,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Mercy mengakui, dalam rapat Panja yang berlangsung di ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025, dirinya menegaskan pentingnya variabel luas wilayah laut masuk dalam perhitungan dana transfer pusat ke daerah khusus daerah-daerah 3T yang berbasis kepulauan.
Ditegaskan, masuknya luas laut sebagai variabel dalam perhitungan dana transfer untuk menjamin pendidikan berkualitas, adil dan merata di daerah 3T dan daerah marginal, terutama yang berbasis kepulauan.
Beberapa catatan kritis yang disampaikan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat tersebut yaitu pertama diperlukan harmonanisasi mindset antara sesama pemangku kebijakan tentang daerah 3T dan daerah Marginal.
Kedua Daerah 3T angka kemiskinannya tinggi, belum berkembang baik, serta Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rendah, padahal harus memikul beban biaya pembangunan tinggi, termasuk sektor pendidikan berbiaya tinggi.
Ketiga keterpurukan kualitas pendidikan di daerah 3T dan marginal karena secara geografis berada di posisi terluar, terdepan dan tertinggal. Sebagian besar daerahnya berada di Kawasan Timur Indonesia yang berbasis kepulauan yang rumit, sedangkan daerah marginal berbanding lurus dengan angka kemiskinan.
Catatan kritis keempat menyangkut alokasi dana transfer pusat ke daerah baik DAU, DAK, DBH dan sebagainya, masih menggunakan formula daratan atau menghitung variabel luas wilayah daratan dan jumlah pendududuk.
Ditegaskan, daerah 3T sebagian besar adalah daerah kepulauan dengan luas laut diatas 90 persen. Maka sampai mati dan lautan Indonesia kering ketimpangan pembangunan akan tetap terjadi, karena karekteristik laut tidak dihitung sebagai variabel administrasi pelayanan publik.
“Selama ini Formula daratan ditimpakan ke daerah yang lautnya lebih luas. Ini tidak adil,” ujar Mercy secara tegas.
Berdasarkan kenyataan tersebut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku mengusulkan beberapa rekomendasi dalam rapat tersebut diantaranya rekonstruksi ulang mandatory spending anggaran 20 persen atau sekitar lebih dari Rp700 triliun, karena kenyataannya Pendidikan tinggi dan menengah (Dikdasmen) hanya mengelola sekitar Rp32 triliun.
Karena itu Perlu dilakukan redistribusi ulang prioritas pendidikan dengan menempatkan Wajib Belajar 13 tahun sebagai prioritas utama.
Memasukan variabel luas laut sebagai bagian dari administrasi pelayanan publik dalam distribusi anggaran, sehingga ada asas keadilan dalam transfer dana pusat ke daerah, sehingga bisa membuka ruang fiskal daerah dalam pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan.
Selain itu, memastikan pengawasan baik data maupun anggaran berjalan efisien, terukur, transparan dan akuntabel. Karena antara data kuantitatif belum tentu sesuai dengan hasil yang berkualitas di lapangan.
“Puji Tuhan semua usulan rekomendasi diatas termasuk dalam kesimpulan rapat Panja PD 3T dan Daerah Marginal,” ujar Mercy Barends. (JAY)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
