Hendrik Sebut Maluku Hadapi Darurat Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Diperkuat
potretmaluku.id – AMBON – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian penting dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon, Jumat (12/6/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan, unsur Forkopimda, Komnas Perempuan, organisasi perempuan, akademisi, serta tokoh perempuan dari 11 kabupaten/kota di Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Veronica Tan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Maluku.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Veronica Tan, yang telah berkenan hadir di Kota Ambon dalam Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau pada hari ini. Kehadiran Ibu Wakil Menteri merupakan wujud nyata perhatian dan komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di wilayah Maluku,” ujar Gubernur.
Menurut Hendrik, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, sebagai provinsi kepulauan dengan 1.422 pulau dan wilayah laut mencapai 93,52 persen, Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, terpencil, dan terluar.
“Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Maluku membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan daerah lain, agar dapat menjangkau masyarakat pesisir, wilayah terpencil, terluar dan tertinggal hingga komunitas adat,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa perempuan Maluku memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan ekonomi, dan merawat nilai-nilai persaudaraan yang menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku.
“Perempuan Maluku memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka adalah penjaga nilai-nilai kehidupan, perawat keluarga, penggerak ekonomi, sekaligus penjaga nilai-nilai persaudaraan sejati yang menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku,” ungkap Hendrik.
Di sisi lain, Hendrik mengingatkan masih tingginya berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak, mulai dari kekerasan seksual, perkawinan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kemiskinan, hingga keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.
“Kita menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual yang membutuhkan perhatian dan langkah nyata dari semua pihak. Selain itu, persoalan perkawinan anak, ancaman tindak pidana perdagangan orang, kemiskinan, serta kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi hambatan yang harus kita selesaikan,” tandas Hendrik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPPA RI, Veronica Tan, menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak boleh hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi harus diperkuat melalui langkah-langkah pencegahan yang melibatkan keluarga, komunitas, hingga tingkat desa.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah. Mari kita bersama-sama melebarkan jejaring perlindungan perempuan hingga ke seluruh pelosok kepulauan Maluku, memastikan kepentingan perempuan masuk dalam setiap kebijakan pembangunan, dan menjadikan perempuan sebagai bagian utama dari kemajuan Maluku,” kata Veronica.
Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau diharapkan menjadi wadah memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan berpihak pada perempuan serta anak di Maluku. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
