potretmaluku.id – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas literasi dan inklusi keuangan serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di daerah kepulauan.
Hal itu disampaikan Vanath saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku di Aula Kantor Perwakilan OJK Provinsi Maluku, kawasan Karpan, Ambon, Senin (18/5/26).
Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Andi Muhammad Yusuf, atas kontribusi dan dedikasinya selama bertugas di Maluku. Menurut dia, salah satu capaian penting selama masa kepemimpinan Andi ialah pengawalan proses Kelompok Usaha Bank (KUB) BPD Maluku-Maluku Utara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Bapak Andi Muhammad Yusuf atas dedikasi selama ini. Salah satu catatan penting bagi kami adalah pengawalan terhadap proses Kelompok Usaha Bank (KUB) BPD Maluku Malut, yang merupakan langkah krusial bagi stabilitas perbankan daerah,” kata Vanath.
Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Kepala OJK Maluku yang baru, Haramain Billady, yang sebelumnya bertugas di OJK Purwokerto. Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, berharap koordinasi dan kolaborasi bersama OJK semakin diperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami menantikan sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Bumi Raja-Raja ini,” ujarnya.
Vanath mengatakan perekonomian Maluku pada awal 2026 menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,16 persen, sedangkan sektor jasa keuangan tumbuh sebesar 9,02 persen. Adapun tingkat inflasi tetap terkendali pada angka 3,13 persen.
Meski demikian, ia menilai tantangan geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan masih menjadi hambatan dalam memperluas akses layanan keuangan, terutama layanan berbasis digital.
“Tantangan geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan menjadikan akses layanan keuangan digital sebagai tantangan sekaligus peluang besar,” katanya.
Menurut Vanath, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memetakan potensi usaha masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terpencil. Karena itu, ia berharap OJK terus mempercepat perluasan layanan keuangan digital hingga menjangkau daerah pelosok.
Selain perluasan akses layanan, Vanath juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sektor perbankan dan industri jasa keuangan melalui penguatan struktur permodalan serta penerapan tata kelola yang baik.
“Penguatan struktur permodalan serta penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi yang krusial dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah, sehingga mampu berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Vanath mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, bupati dan wali kota, hingga pimpinan lembaga jasa keuangan, untuk memperkuat kolaborasi bersama OJK Provinsi Maluku.
Menurut dia, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan yang tangguh dan inklusif di wilayah kepulauan.
“Sinergi yang terbangun hendaknya menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang tangguh, inklusif, serta mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan,” kata Vanath.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI Novita Anakotta, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Bupati Maluku Tengah, Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan RI, Kepala BPS Maluku, serta Kepala RRI Ambon.*
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
