Kritik Efisiensi Anggaran, Ketua DPRD Maluku Minta Pusat Pangkas Lembaga Tak Efektif

potretmaluku.id – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti secara serius poin-poin rekomendasi yang telah disusun oleh legislatif. 

Desakan ini disampaikan Benhur usai memimpin rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2025, Kamis, 23 April 2026.

Benhur menegaskan bahwa setiap catatan dalam rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi mendalam yang bertujuan memperbaiki kinerja birokrasi dan capaian pembangunan di Maluku. 

“Kami minta pemerintah daerah mencermati dengan seksama, lalu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas,” ujar Benhur.

Selain menyoroti kinerja internal daerah, Benhur juga menyinggung isu efisiensi anggaran yang kini tengah menjadi perhatian nasional. 

Menurut dia, kebijakan pengetatan ikat pinggang tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. 

Ia mendorong adanya keseimbangan kebijakan antara pusat dan daerah agar ruang fiskal tetap terjaga.

“Kita minta ini dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah pusat juga harus mengefisiensi diri, termasuk memangkas lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat,” katanya menambahkan.

Politikus ini berharap kebijakan efisiensi yang dilakukan secara menyeluruh di tingkat nasional dapat memberikan dampak positif bagi daerah. 

Dengan terpangkasnya anggaran pada lembaga yang dianggap tidak produktif, ia optimistis pemerintah pusat memiliki ruang lebih besar untuk memberikan perhatian optimal pada pembangunan di Maluku.

Menutup keterangannya, Benhur menekankan bahwa sinergi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat merupakan kunci agar program pembangunan di Maluku dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran.(TIA)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi