PDIP Maluku Bikin Dialog Bahas Tekanan Fiskal di Tengah Efisiensi
potretmaluku.id – DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku bakal menggelar dialog publik terkait tekanan fiskal daerah ditengah kebijakan efisiensi anggaran pada Sabtu (17/5/2025).
Kegiatan dengan tema “Efisiensi Anggaran : Bagaimana Nasib Maluku?” itu akan menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Kepala Bappeda Maluku, Dr. Anton A. Lailosa, Dosen UKIM, Dr. Simon P. Soegijono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku, Mohammad Latif, mantan Rektor IAIN Ambon, Prof.Dr. Hasbullah Toisuta, dan anggota DPR RI perwakilan Maluku, Mercy CH. Barends.
Ketua Tim Dialog Publik, Samson Ataparry menjelaskan, dalam dialog nanti, akan dipetakan persoalan yang muncul akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat melalui Inpres Nomor Tahun 2025.
Kata dia, acara tersebut menjadi salah satu langkah konkret PDIP Maluku dalam merespons kebijakan efisiensi belanja negara dan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan publik dan keterbatasan fiskal.
“Ini bukan hanya soal relokasi anggaran, tetapi terjadi pemangkasan anggaran pembangunan untuk pelayanan publik dan lainnya. Makanya penting kita bahas ini bersama untuk mencari solusi terbaik dari kebijakan tersebut”ujar Ataparry kepada wartawan, Kamis (15/05/2025).
Menurutnya, dialog publik itu bertujuan untuk memetakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan dampak efisiensi angaran terhadap pelayanan publik, peningkatan kemiskinan, pengangguran dan konflik komunal sekaligus membangun kesadaran bersama mengatasi persoalan-persolan dimaksud.
Dialog tersebut akan melahirkan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku untuk ditindaklanjuti dalam suatu kebijakan untuk mengatasi berbagai dampak yang kemungkinan dialami.
“Kepala Bappeda Provins Maluku, Dr. Anton A. Lailossa akan dihadirkan untuk memberikan pandangan terkait kebijakan pembangunan daerah ditengah keterbatasan fiskal APBD 2025 akibat efisiensi anggaran dan utang yang menumpuk,”tuturnya.
Selanjutnya, perwakilan akademisi dan sosiolog untuk menelaah konsekuensi sosial dan budaya dari kebijakan tersebut. Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku untuk memaparkan kondisi ekonomi sektor riil dan moneter akibat efisiensi anggaran.
Sementara anggota DPR RI, Mercy CH. Barends dihadirkan untuk memaparkan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran kaitan dengan posisi fiskal di APBN 2025 dalam hubungan dengan dampak politik nasional dan daerah.
“Jadi kita melibatkan narasumber yang benar-benar kompeten. Peserta dialog juga demikian, karena hasil dari diskusi ini akan kita matangkan untuk direkomendasikan ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pusat sebagai solusi dari kebijakan ini,”jelas Ataparry.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris panitia pelaksana Dialog publik DPD PDIP Maluku, Amin Buton menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya berdampak pada struktur fiskal, tetapi juga menyentuh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan dasar.
“Kalau daya beli menurun, sementara bunga bank naik karena tekanan moneter, maka pelaku UMKM akan kesulitan mengakses kredit produktif,”ujar Amin.
Menurutnya, persoalan tersebut bisa menekan pertumbuhan usaha dan mempersempit lapangan kerja. Tak cuma itu, penurunan konsumsi dan distribusi juga dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah.
Akibatnya, pendapatan asli daerah ikut terdampak dan ruang fiskal untuk pembangunan makin terbatas. Belum lagi potensi penurunan kualitas layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kualitas pendidikan kita masih rendah, dan angka harapan hidup Maluku termasuk yang terendah di Indonesia. Jika anggaran dua sektor ini ikut terpangkas, maka akan berdampak panjang pada pembangunan manusia,”tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD PDIP Maluku, Nancy Purmiasa menambahkan, dialog ini akan dirancang secara inklusif dan representatif. PDIP Maluku juga mengundang berbagai elemen, termasuk akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan juga media.
“Kami tidak ingin ini jadi agenda elitis. Justru sebaliknya, dialog ini adalah wadah untuk menyerap suara masyarakat secara luas,”imbuh Nancy. (SAH)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
