DPRD Maluku: BKD Maluku Dinilai Hambat Kenaikan Pangkat ASN dan Perbaikan Sekolah
potretmaluku.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku disorot karena dinilai kurang responsif dalam memproses kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan pendidikan.
Temuan ini mencuat saat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan pengawasan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menyasar sejumlah SMA dan SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta-Tethol, mengungkapkan bahwa dalam agenda pengawasan tersebut, para guru menyampaikan keluhan terkait lambatnya proses administrasi kenaikan pangkat yang sudah diajukan sejak beberapa tahun terakhir namun belum ada tindak lanjut yang jelas dari BKD.
“Pengawasan ini bukan hanya melihat aktivitas sekolah, tapi juga mendengar langsung aspirasi guru-guru. Banyak yang kecewa karena pengajuan kenaikan pangkat belum juga diproses. Hal yang sama terjadi pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih belum mereka terima secara maksimal,” kata Saudah kepada awak media di Kantor DPRD Maluku, Senin (03/03/2025).
Tak hanya soal administrasi kepegawaian, guru-guru di wilayah tersebut juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur sekolah. Salah satu contoh yang mencolok adalah kondisi SMA Negeri 1 yang telah berdiri selama 46 tahun.
Gedung sekolah ini mengalami kerusakan cukup parah, termasuk dampak dari gempa bumi beberapa tahun lalu yang belum tertangani hingga sekarang.
“Mereka sangat berharap ada pembangunan gedung baru, karena yang ada sekarang banyak ruangannya retak. Sayangnya, anggaran dari pemerintah pusat hanya untuk rehabilitasi, bukan pembangunan total. Maka mereka minta adanya ruang guru, kelas, aula, hingga pagar sekolah yang dibangun baru,” jelas Saudah.
Isu lainnya yang turut disorot adalah banyaknya jabatan kepala sekolah di tingkat SMA dan SMK yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Menurut Saudah, hal ini tidak ideal dalam jangka panjang, karena posisi kepala sekolah seharusnya dipegang oleh pejabat definitif agar kebijakan dan kepemimpinan berjalan optimal.
“Kita masih punya banyak sekolah, termasuk SMA Siwalima, yang kepala sekolahnya masih dijabat oleh Plt. Ini jadi perhatian kita. Saya akan sampaikan langsung kepada Gubernur agar segera mengambil langkah strategis untuk mengangkat kepala sekolah definitif. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini, Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru bisa merespons dengan kebijakan yang konkret,” tutupnya.(*/ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
