Anggota DPRD Maluku: Saatnya Pendidikan Tidak Hanya Fokus di Daerah Tertinggal
potretmaluku.id – Kondisi mutu pendidikan di Maluku saat ini menunjukkan adanya ketimpangan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang sudah lebih maju di Indonesia.
Situasi ini tercermin dari beberapa aspek mendasar, seperti minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk ruang belajar dan laboratorium.
Selain itu, kita juga melihat adanya kekurangan tenaga guru yang signifikan, kesejahteraan para pendidik yang masih perlu ditingkatkan, serta kualitas pengelolaan manajemen pendidikan yang belum optimal.
Menanggapi isu ini, anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menyampaikan pandangannya terkait upaya perbaikan pendidikan di wilayah Maluku, khususnya yang berfokus pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Ia pada dasarnya mendukung inisiatif tersebut, mengingat pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Namun demikian, Wattimury mengingatkan bahwa meskipun prioritas diberikan kepada daerah 3T, pendidikan sebagai sebuah sistem yang utuh tidak dapat dipilah-pilah berdasarkan wilayah.
Menurutnya, pembahasan dan penanganan isu pendidikan harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.
“Dengan pendekatan yang holistik seperti itu, kita baru bisa berharap untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Maluku,” ujar Wattimury kepada awak media di kantor DPRD, Karang Panjang, Ambon, pada Senin, 3 Maret 2025.
Sayangnya, dalam praktik penanganan masalah pendidikan yang terjadi, Pemerintah Daerah Maluku terkesan lebih menitikberatkan perhatiannya pada daerah-daerah 3T.
Merespons hal ini, Bapak Lucky Wattimury berpendapat bahwa peningkatan mutu pendidikan seharusnya tidak hanya terfokus pada wilayah 3T saja, melainkan perlu dilihat secara keseluruhan.
Beliau menyoroti bahwa sekolah-sekolah yang berada di pusat kota seperti Kota Ambon dan kabupaten lainnya di Maluku juga masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang belum tersentuh. Permasalahan tersebut meliputi ketersediaan guru, kualitas dan kapasitas guru, serta kondisi infrastruktur pendidikan, termasuk ruang belajar dan laboratorium.
Dalam rangka mencari solusi, politisi dari PDIP ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Maluku, di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, melakukan identifikasi masalah pendidikan secara menyeluruh.
Langkah ini dianggap penting agar program-program yang dijalankan dapat lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan yang ada di setiap daerah.
Lebih lanjut, Wattimury menyoroti keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku yang hanya sebesar Rp.3,3 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen dialokasikan untuk belanja birokrasi, termasuk pembayaran hutang pinjaman ke PT SMI sebesar Rp.137 miliar setiap tahunnya, ditambah lagi dengan adanya efisiensi anggaran yang telah dilakukan sebanyak tiga tahap. Kondisi ini tentu akan semakin meminimalkan anggaran yang tersedia untuk pembangunan, termasuk penyelesaian masalah pendidikan.
Oleh karena itu, Wattimury menekankan perlunya terobosan atau kebijakan lain dari Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk upaya melobi Pemerintah Pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran di luar APBD.
“Saya mengusulkan agar beliau yang memiliki kedekatan dengan Presiden dapat mengambil langkah proaktif dan berdiskusi dengan Pemerintah Pusat mengenai alokasi anggaran khusus di luar APBD. Kita harus mengupayakan hal tersebut. Jika kita hanya mengandalkan APBD, saya sangat yakin masalah pendidikan di Maluku tidak akan pernah terselesaikan,” tegasnya.
Sebagai representasi dari masyarakat, Wattimury menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung segala kebijakan Pemerintah Daerah Maluku, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang dianggap sebagai fondasi utama bagi kemajuan masyarakat.
“Saya berharap di era kepemimpinan Pak Hendrik dan Pak Abdullah, berbagai persoalan seperti pendidikan, kemiskinan, dan lainnya dapat diselesaikan dengan lebih baik. Kami mendukung langkah-langkah yang mereka ambil, namun perlu adanya diskusi bersama dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi potret pendidikan yang masih berada di bawah rata-rata nasional,” pungkasnya.(*/ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
