Maluku

2022, Provinsi Maluku Terima Dana TKDD Sebesar Rp.11,87 Triliun

potretmaluku.id – Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail menyerahkan buku Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022, di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat, (03/12/2021).

DIPA dan TKDD ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Kabupaten/Kota serta Satuan Kerja yang ada di Provinsi Maluku.

Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari acara penyerahan Dipa dan TKDD secara nasional oleh Presiden Joko Widodo, secara virtual kepada seluruh menteri, gubernur dan pimpinan lembaga non-kementerian, pada Senin (29/11/2021), di Istana Negara, Jakarta.

Gubernur Murad, dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, di 2022, Maluku mendapatkan alokasi dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.11,87 triliun.

Dengan rincian, Transfer Ke Daerah sebesar Rp.10,87 triliun dan Dana Desa sebesar Rp.1,00 triliun. Alokasi ini menurun kurang lebih 7 persen dari tahun 2021 sebesar Rp.12,88 triliun.

“Alokasi belanja satuan kerja vertikal dan organisasi perangkat daerah turun kurang lebih 12 persen, atau sebesar Rp.8,14 triliun, jika dibandingkan dengan 2021 sebesar Rp.9,29 triliun,” jelasnya.

Menurut Gubernur Murad, evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya harus dijawab dengan akselerasi pencapaian target kinerja, melalui langkah inovatif dan kreatif dalam Tahun 2022 mendatang.

“Disamping itu, harus tetap berikhtiar karena di tahun 2022, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman yang harus menambah kewaspadaan,” katanya.

Atas dukungan dana APBN tersebut dan dengan memperhatikan arahan presiden, Gubernur Murad pun mengingatkan, agar melakukan lima langkah.

Pertama, kata dia, para kepala daerah agar segera menyampaikan DIPA dan TKDD pada satuan kerja perangkat daerah di wilayah mereka, serta mengawal pelaksanaannya agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.

“Kedua, masing-masing daerah untuk sinergikan pelaksanaan DIPA APBN dengan APBD 2022 dalam menjawab tantangan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Langkah ketiga, lanjut Gubernur Murad, perlu kerjasama antar lembaga pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah dengan lingkup dunia usaha. Karena dengan kerjasama, maka perencanaan serta penganggaran akan menghasilkan output dan impact yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kesenjangan ekonomi antar daerah dapat diminimalkan.

Pada langkah keempat, Gubernur Murad meminta, dalam pengelolaan keuangan daerah agar mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan pencapaian penilaian laporan keuangan pemerintah daerah.

“Kelima, yang terpenting, semua program beserta anggarannya diarahkan untuk mendukung tema APBN 2022 untuk provinsi Maluku yaitu mendukung pembangunan sarana teknologi informasi dan komunikasi serta pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku,” tutupnya.

Sebagai informasi, BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Tinggi Maluku, Bidkeu Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura, Lantamal Ambon, Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Maluku, Unpatti Ambon, Prasarana Permukiman Wilayah Maluku dan Kantor Wilayah Kemenag Maluku, mendapat DIPA Petikan Tahun 2022.

Kemudian, Gubernur Maluku menyerahkan daftar TKDD kepada Setda Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Bursel, MBD, Malteng, Malra, KKT, SBB, SBT, Kota Ambon dan Tual.(WEH)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button