Soal LIN, Pemda Diimbau Bersama Seluruh Komponen Masyarakat Diskusikan Posisi Tawar Maluku

potretmaluku.id – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyebutkan, diskusi hari ini terkait dengan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional harusnya menjadi satu diskusi yang ramai sekali, dilakukan oleh semua komponen di daerah ini.
“Pemerintah [daerah] harus mau untuk bicara wacana-wacana itu. Bicara diskusi seperti ini, dengan mengndang seluruh stakeholder, baik dari kampus, pelaku utama seluruh dunia usaha, serta UMKM,” ujar Saadiah saat berbicara di Focus Group Discussion (FGD) tentang Penangkapan Terukur dan Perlindungan Nelayan Skala Kecil, di Ambon, Jumat (21/1/2022).
Saadiah mengimbau semua pihak di Maluku duduk untuk membicarakan posisi tawar daerah ini ke pemerintah pusat itu seperti apa, dalam mengambil kue pembangunan yang ada di Indonesia ini. Termasuk proyek strategis nasional Maluku Lumbung Ikan Nasional.
Polisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat bahwa, akan menjadi semacam satu kebijakan yang kontroversi dengan Lumbung Ikan Nasional, yang memang menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang disampaikan oleh presiden.
“Di depan Rapat Komisi IV, saya menyampaikan bahwa harusnya visi presiden lebih tinggi daripada visi menteri. Kalau saya dapat melihat dalam konteks Maluku sendiri sebagai satu provinsi dengan territory yang luas. Luas wilayah kita itu 93% berupa lautan,” tuturnya.
Artinya, kata Saadiah, hanya 7% luas daratannya. Sehingga orientasi pembangunan mestinya berorientasi pada laut, atau sektor kelautan menjadi primadona unggul.
“Kekayaan alam kita itu harus menjadi satu paradigma baru bagi provinsi ini, untuk mendesain seperti apa seluruh konsep-konsep yang akan terintegrasi dengan sumber daya manusianya dan pengelolaan sumber daya alamnya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan APBN kita saat ini sebesar Rp.2.700 triliun. Sayangnya dari Rp.2.700 triliun itu, dana yang dialokasikan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri, itu baru sekitar Rp.6,1 triliun atau tidak sampai 1% dari APBN.
“Saya pertanyakan di mana orientasi dan paradigma pembangunan kita berbasis negara kepulauan dan negara maritim, kalau pemerintah tidak punya goodwill dan political will untuk mengalokasikan anggaran,” tegas legislator asal daerah pemilihan Maluku ini.
Kemudian juga, lanjut Saadiah, membuat regulasi yang akan menutup seluruh kepedulian kita terhadap pembangunan, yang akan kita bangun dari sektor kelautan sangat-sangat sedikit sekali.
“Nah kemudian jika kita petakan di mana saja daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang berkontribusi besar dari sektor perikanan ini kepada negara untuk Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari data yang disampaikan, laut Maluku ternyata berkontribusi 37% kontribusi. Ini yanh kita sumbangkan dari Maluku kepada negara,” tandasnya.
Tetapi kemudian dari APBN yang dialokasikan untuk dikembalikan kepada pembangunan yang ada di Provinsi Maluku, kata Saadiah, secara rumusan umum baku kalau hitung pendekatan TAU dana alokasi umum, tidak dihitung luas lautannya daerah ini dan hanya dihitung luas daratannya.
Sementara untuk program-program yang berbasiskan sarana prasarana ataupun membangun infrastruktur kelautan, infrastruktur kemaritiman, menurut Saadiah, dari nomenklatur APBN yang ada di KKP, untuk belanja-belanja yang langsung ke Maluku juga hampir tidak ada.
“Di rapat pembahasan anggaran kemarin saya justru mempertanyakan kepada Menteri KKP. Pa Menteri, di mana ada program ataupun nomenklatur yang di sini tercantum ataupun program yang dikhususkan untuk Lumbung Ikan Nasional. Yang saya lihat, ternyata tidak ada dalam APBN,” beber satu-satunya srikandi PKS dari Indonesia Timur yang duduk di DPR RI ini.
Itu sebabnya, Saadiah mengajak pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat di daerah ini, untuk duduk bersama membicarakan semua wacana yang ada, termasuk posisi tawar Maluku ke pemerintah pusat.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi