Ratusan Pengemudi Angkot di Ambon Seruduk Kantor Gubernur Maluku
potretmaluku.id – Meski telah dilakukan mediasi oleh Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena untuk mencegah rencana aksi mogok para pengemudi angkutan kota (Angkot) dengan mengundang Asosiasi Supir Angkot Kota (ASKA), namun gagal.
Pasalnya, rencana aksi mogok tetap berjalan. Pantauan potretmaluku.id, tak hanya sebatas aksi mogok, ratusan pengemudi angkot di Kota Ambon pagi tadi langsung menyeruduk kantor Gubernur Maluku untuk menyampaikan aspirasi, Rabu (22/2/2023).
Dalam akasi tersebut, para pengemudi angkot meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tidak tinggal diam atas persoalan yang dihadapi para pengemudi angkot di terminal mardika.
Ada tiga tuntutan yang diserukan dalam aksi tersebut, yakni menolak pembangunan kembali lapak kaki lima di dalam terminal Mardika. Yang berikut menyangkut transportasi online, yang keberadaannya berpengaruh terhadap minimnya pendapatan pengemudi angkot.
Sementara transportasi online tidak membayar retribusi atau parkir kendaraan. Kemudian mereka juga persoalan pembatasan pengisian BBM terhadap pengemudi angkot di SPBU. Mereka juga mempersoalkan pembelian BBM menggunakan Barcode Scenner atau QR Code.
Ketua ASKA, Paulus Nikijuluw mendesak agar Pemprov Maluku segera menghentikan pembangunan lapak pedagang di terminal Mardika. Sebab lapak-lapak pedagang yang dibangun di area terminal menjadi penyebab utama kemacetan.
“Terminal itu merupakan wilayahnya angkutan umum untuk beroperasi, tempat naik turunnya penumpang juga disana, kalau banyak lapak-lapak pedagang tentu mempersempit area terminal sehingga menyebabkan kemacetan,” ujar Paulus.
Dia mengaku bingung, ditenga Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan penertiban dan pembersihan dengan membongkar lapak di area terminal, Pemprov malah kembali membangun lapak-lapak.
Dia pertanyakan alasan di balik tindakan Pemerintah Provinsi Maluku yang membangun lapak-lapak di dalam terminal Mardika. “Kami memberikan apresiasi begitu baik kepada Pemkot Ambon, tapi ternyata pemerintah provinsi bisa mengambil alih untuk pembangunan lapak tersebut, ada apa dibalik itu,” taya dia.
Kata dia, semakin sempitnya area terminal lantaran makin banyaknya lapak pedagang, sehingga tidak mampu menampung angkutan umum yang ada. Bahkan ada beberapa jalur yang sampai saat ini hanya diberikan terminal bayangan.
“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah Provinsi agar segera hentikan itu pembangunan,” tegasnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
