potretmaluku.id – Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku Ramly Umasugi menegaskan hingga saat ini 11 DPD II kabupaten/kota di Provinsi Maluku, masih Solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Pernyataan tersebut disampaikan mantan Bupati Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dua periode ini, menanggapi berkambangnya isu Munaslub Golkar.
“Kami di Maluku masih aman dan tidak terpengaruh dengan isu Munaslub,” tegas Ramly saat dihubungi lewat telepon selulernya, Jumat (28/7/2023).
Ramly menyebutkan saat ini dirinya sementara fokus bersama DPD II di Provinsi Maluku untuk mengawal dan memenangkan Golkar pada pemilu 2024 mendatang.
“Ini amanah dan tanggungjawab kami selaku ketua-ketua partai di daerah. Jadi isu yang diembuskan segelintir orang di luar sana tidak membawa pengaruh bagi kami di daerah. Intinya Golkar Maluku masih Solid dengan pak Airlangga,” ujarnya.
“Kita masih bersatu di bawah komando pak Airlangga Hartarto. Jadi tidak ada alasan buat kita dorong Munaslub,” tandas Ramly.
Dirinya menegaskan pula bahwa tak ada kondisi genting sehingga Golkar harus melakukan Munaslub saat ini. Ia mengklaim Golkar kini kondisinya tengah baik-baik saja dan terus melakukan konsolidasi.
Mengutip pemberitaan CNN Indonesia Kamis (27/7) kemarin bahwa, Golkar kini diterpa kisruh internal lantaran ada beberapa yang ingin mengganti Airlangga melalui Munaslub. Mereka mengusulkan pergantian ketua umum karena menilai Airlangga tak mampu menaikkan elektabilitas.
Sejumlah nama kemudian dimunculkan untuk mengganti Airlangga. Beberapa nama yang sudah muncul adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Baru-baru ini Idrus Marham meminta para pengurus daerah Golkar tak takut untuk mengganti Airlangga dari kursi ketua umum partai. Ia menilai para kader partai Golkar harus menyadari ada banyaknya kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir.
“Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum,” ujar Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7).
Anggaran Dasar Partai Golkar menjelaskan Munaslub bisa diselenggarakan dengan syarat dalam keadaan luar biasa. Anggaran Dasar juga menekankan Munaslub memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Munas.
Setidaknya terdapat beberapa penyebab yang dapat dijadikan landasan menggelar Munaslub. Yakni partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa
Munaslub dapat diselenggarakan apabila diminta atau mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pengurus Partai (DPD) Provinsi.
Apabila mendapat persetujuan 2/3 DPD, Munaslub akan digelar oleh DPP dan mereka wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Munaslub itu.(*/ARA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
