Punya Potensi Kelautan yang Melimpah, Maluku Dinilai Berpeluang Jadi Poros Maritim Indonesia
potretmaluku.id – Punya posisi strategis serta memiliki potensi kelautan yang melimpah, maka membuka peluang Maluku dijadikan poros maritim Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno saat menghadiri Diskusi Terfokus tentang Tantangan Industri Maritim, yang berlangsung di Ambon, Kamis (3/6/2021).
“Dengan begitu, potensi maritim pada sektor kelautan dan perikanan, sektor energi sumber daya mineral yang ada, diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Maluku, apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Wagub Barnabas.
Dia menyebutkan, kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) termasuk pembangunan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu, pembangunan Ambon New Port, Fish Market bertaraf internasional serta pengembangan kawasan Migas Blok Masela dengan potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TFC) merupakan proyek strategis dan unggulan Maluku.
“Diharapkan ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi Maluku serta ekonomi nasional,” tuturnya.
Guna mendukung kawasan pusat perikanan terpadu di Maluku, lanjut Barnabas, telah tersedia 13 pelabuhan perikanan. Dua pelabuhan diantaranya dikelola pemerintah pusat. Sedangkan 11 pelabuhan perikanan lainnya, dikelola pemerintah provinsi yang pengembangannya perlu dioptimalkan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan bagi pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar yang berlokasi di Pulau Ambon, Desa Waai, Kabupaten Malteng.
“Berdekatan dengan kawasan ini, juga telah disiapkan lahan seluas 200 hektar yang akan segera dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan terintegrasi,” terangnya.
Selain itu, dalam mendukung pengembangan Migas Blok Masela, dia mengaku, Pemprov Maluku memastikan kesiapan BUMD yakni PT. Maluku Energi Abadi (MEA) untuk mengelola Hak Partisipasi 10 persen Blok Masela.
PT. MEA sendiri saat ini, kata Barnabas, telah berada pada tahapan ke tujuh, yaitu melakukan uji tuntas dan akses data dari sepuluh tahapan, dalam proses penawaran hingga pengalihan PI 10 persen yang diatur pemerintah pusat.
PT. MEA, tambah dia, juga akan mengelola jatah PI pemerintah provinsi untuk dua blok migas lainnya di Maluku, yakni wilayah kerja Bula yang dikelola Kalrez Petroleum dan wilayah kerja Seram non Bula dengan pengelola Citic Seram. Produksi dari kedua wilayah kerja ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di Maluku dan Maluku Utara.
“Atas nama Pemprov Maluku, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam percepatan kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional, termasuk pembangunan kawasan pusat perikanan terpadu, pembangunan Ambon New Port yang terintegrasi, Fish Market bertaraf internasional serta pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi Blok Masela yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Maluku,” tutup Wagub.
Diskusi Terfokus ini, diinisiasi anggota DPD RI Dapil Maluku, dan khusus membahas tentang Tantangan Pembangunan Industri Maritim dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Maluku.
Selain Wagub Barnabas, turut hadir Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, anggota DPD RI asal Dapil Maluku yakni Mirati Dewaningsih dan Novita Anakotta, Anggota DPD RI Dapil Aceh Fachrul Razi, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Husain Alting Sjah, anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Maluku, Kadis KKP Maluku Abdul Haris, Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Marlatu Leleury dan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon.
Tujuan utama diselengarakan diskusi ini, adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari diskusi sekelompok, dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan.
Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Prof. M. J. Saptenno bertindak sebagai moderator. Sementara para narasumber antara lain dari Kementerian Investasi/BKPM diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Indra Darmawan, Kementerian Perhubungan diwakili Kepala Distrik Navigasi Kelas I Ambon Herwanto, SKK Migas diwakili Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku Subagyo, Kementerian ESDM diwakili Staf Ahli Menteri Bid. Ekonomi dan SDA Sampe. L. Purba, sedangkan Kementerian KKP diwakili Direktur Kepelabuhanan Perikanan Frits P. Lesnussa.
Sebelumnya, saat membuka diskusi, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, memberikan penjelasan umum tentang beberapa proyek strategis nasional, salah satunya mengenai implementasi pembangunan proyek strategis provinsi Maluku, seperti Blok Masela, LIN, Pelabuhan Terpadu (HAP dan Perikanan) serta Pariwisata Maluku yakni di Pulau Banda.(PM-03)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
