Pj. Bupati Buru: Salah Satu Langkah Meningkatkan PAD adalah Melegalkan Tambang Emas Gunung Botak

potretmaluku.id – Pj. Bupati Buru Djalaluddin Salampessy mengatakan, salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buru adalah dengan cara melegalkan tambang emas gunung botak.

Pernyataan ini disampaikan Djalaludin, saat ditemui potretmaluku.id di Ambon, Minggu (24/9/2023).

Djalaluddin katakan, dalam kaitannya dengan kondisi daerah, yang kemudian mengharuskan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka salah satu langkah adalah melegalkan berbagai potensi yang ada, diantaranya ialah tambang emas Gunung Botak.

Dia menuturkan, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buru dalam rangka mempercepat legalnya pengelolaan sumber daya alam kawasan gunung botak adalah untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Djalaluddin, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada, yang nantinya akan memberikan kemanfaatan dan upaya yang telah disetujui oleh DPRD Buru dalam rancangan peraturan daerah yang diusulkan.

“Dan sudah diparipurnakan adalah merupakan upaya yang secara keseluruhan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, khusunya di Kabupaten Buru dan pada kawasan sekitarnya,” ujar Djalaluddin.

Hal-hal atau langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan, tambah dia, adalah koordinasi dengan institusi-institusi atau kementerian yang memiliki tanggungjawab untuk itu.

“Termasuk di dalamnya kementerian ESDM yang mendorong beberapa ketentuan untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat,” ucapnya.

Dia menjelaskan, langkah-langkah untuk memperhatikan masyarakat dari aspek kepemilikan sudah merupakan tanggungjawab pemerintah, tidak akan berat untuk satu keluargapun, tetapi disesuaikan dengan aturan-aturan dan komitmen-komitmen yang sudah disepakati bersama sehingga seluruh masyarakat bisa menikmati hasil dari sumber daya alam dimaksud.

Dia menambahkan, tidak membedakan dari unsur mana, tapi dari regulasi yang sudah disetujui akan menjadi bagian dari porsi yang disepakati, sesuai peraturan perundang-undangan sehingga semua masyarakat tidak perlu khawatir

“Yang memiliki kawasan secara turun temurun di situ, juga tidak perlu khawatir. Semuanya akan terakomodir dalam langkah-langkah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” tutupnya. (ARA)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi