potretmaluku.id – PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) fraksi, Minggu (1/6/2025).
Rakor itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, dan diikuti seluruh fraksi PDIP se-Maluku, mulai dari DPR, DPRD Provinsi hingga DPRD kabupaten/kota, dengan tema “Terus Berjuang Untuk Maluku yang Sejahtera”.
Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila itu menjadi momen konsolidasi ideologis, sekaligus penguatan arah perjuangan politik partai ke depan.
Dalam rakor tersebut, Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur G. Watubun menginstruksikan seluruh kader partai untuk senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila menjadi dasar konservasi bagi perjuangan kita, sekaligus penuntun bagi arah gerakan politik kita. Ideologi kita adalah Pancasila, dan Pancasila yang kita pegang adalah Pancasila 1 Juni 1945,”tegas Benhur.
Menurutnya, rakor fraksi PDIP dilaksanakan dengan makna yang sangat strategis, karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2025.
Meskipun Pancasila banyak ditafsirkan dalam beragam pandangan, namun bagi PDIP Pancasila yang di pegang dan peringati adalah pancasila sebagaimana yang digagas oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
Dia juga menyoroti berbagai kondisi masyarakat Indonesia yang tengah menghadapkan dengan berbagai persoalan yang belum terselesaikan di tingkat pusat yang dampaknya menular ke tingkat daerah.
“Banyak kebijakan yang dilaksanakan di pusat tidak memiliki arah implementasi yang jelas di tingkat bawah. Karena itu, rakor hari ini memiliki makna penting untuk PDIP merumuskan sikap politik kedepan,”ujarnya.
Dia mengatakan, sikap politik itu harus lahir dalam bingkai demokrasi. Harus mampu menggagas solusi dari berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
Hal ini harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab PDIP dalam menjaga marwah dan arah perjuangan partai, baik melalui jalur struktural maupun kinerja fraksi.
“Kita memiliki kewajiban sebagai wakil rakyat, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota,”imbuhnya.
Dia pun menegaskan, fraksi PDIP harus selaras menentukan langkah bersama, kawal seluruh kebijakan partai yang telah dipersiapkan secara struktural.
“Tugas kita adalah amankan kebijakan pusat. Tetapi peran fraksi sangat strategis untuk mengkolaborasikan seluruh kepentingan di tingkat pemerintahan,”tegasnya.
Sebagai konsolidasi penjaga pemerintahan, lanjut Benhur, PDIP harus merumuskan langkah-langkah konkret yang menjadi penjabaran dari perintah partai serta mengikuti pijakan pemerintah, sebagaimana instruksi Ketua Umum Partai, Megawati Soekarno Putri.
Meski begitu, partai juga memiliki tugas untuk menyuarakan langkah-langkah kritis, untuk memberi solusi, bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang tidak bermuara pada kepentingan rakyat.
“Kita tidak bisa hanya menjadi bagian dari proses formal yang sekadar mengamini keputusan-keputusan. Kita harus tampil berbeda, mengambil peran politis dalam merumuskan dan memperjuangkan kebijakan,”tandas Benhur. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
