Mourits Ngamuk Saat Pimpinan DPRD Ambon Tolak Usulan Rapat Internal
potretmaluku.id – Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi NasDem Mourits Tamaela mengamuk di kantor DPRD, Belakang Soya Kota Ambon, Selasa (12/10/2021).
Pantauan media ini, Wakil ketua Komisi I itu sempat terlibat debat kusir dengan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono, saat dirinya mempertanyakan usulan 20 anggota DPRD untuk mengadakan rapat internal kepada pimpinan DPRD.
Namun, pertanyaan yang disampaikannya itu ditolak, bahkan juga tidak dihiraukan. Bahkan Rustam seolah tidak mau tahu dengan usulan 20 anggota DPRD itu.
Mourits mengancam bakal buka-bukaan tentang tindakan penyimpangan serta bobroknya lembaga DPRD, jika permintaan pelaksanaan rapat internal yang secara resmi ditandatangani 20 anggota itu tidak ditindaklanjuti pimpinan DPRD.
“DPRD bukan perusahaan yang bisa diatur sesuka pimpinan. Kita memiliki hak yang sama, yang membedakan hanya soal kedudukan,” ujar Mourits dengan nada marah.
Saat diwawancarai, Mourits menuturkan, dari 35 anggota DPRD, 20 diantaranya telah bersepakat melakukan rapat internal atau juga paripurna internal. Kesepakatan itu disampaikan lewat surat usulan yang ditandatangani pada 1 Oktober lalu.
Kata dia, maksud dari usulan itu untuk mengevaluasi kerja DPRD pasca dilantik. Karena ada banyak hal yang menjadi kegelisaan semua anggota berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan selama ini.
Usulan itu merupakan upaya persuasif agar pimpinan DPRD bisa menjembatani masalah yang ada. Namun diketahui, hanya mengarahkan pimpinan-pimpinan fraksi untuk membahas masalah itu dan lainnya.
“Ini kan cuma menghindar dari apa yang kami inginkan,” tandasnya.
Dia mengaku sempat berdebat kusir dengan Rustam Latupono selaku Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon terkait surat yang dilayangkan. Namun, Rustam tidak menghiraukan bahkan juga masa bodoh dengan usulan tersebut.
Sikap Rustam itu membuatnya merasa kesal. “Jika tidak ada itikad baik dari pimpinan untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal, tidak apa-apa. Tinggal kita buka-bukaan saja,” ungkap dia.
Mourits berharap, setiap masalah bisa dibicarakan secara etika, arif dan bijaksana dalam lingkup kekeluargaan tentang hal mana yang harus diluruskan, dihilangkan dan yang harus dijalani kedepan sesuai tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.
Akan tetapi, usulan yang disampaikan dinilai seolah mau mengokupasi pimpinan dan menyerang pimpinan, padahal tidak. “Dalam kaitan pelaksanaan tugas, harus merata, adil dan bijaksana. Tapi selama ini kami nilai kurang bijaksana dan kurang adil,” jelasnya.
Menurut Wakil Ketua komisi I itu, banyak hal yang mestinya dibahas, diantaranya terkait porsi-porsi keberangkatan. Harus adil, sebab berbicara soal alat kelengkapan itu ada etapenya, soal kapasitas pun juga ada mekanismenya.
Dia juga menilai ada upaya penyimpangan yang dilakukan, karena setelah penetapan anggaran, telah disepakati bahwa seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) berangkat keluar daerah, namun yang terjadi hanya orang-orang tertentu yang diberangkatkan.
“Ada apa di balik itu? Ini menimbulkan kekecewaan pada kita. Bukan soal keberangkatan, tapi soal perlakuan yang tidak adil pada lembaga ini,” tegasnya.
Masalah lain yang harus dibicarakan adalah soal temuan BPK pada lembaga DPRD yang selama ini tidak dijembatani secara baik, padahal temuan itu dilayangkan kepada masing-masing anggota bahkan juga lembaga ini.
Menurut dia, itu mencemarkan nama baik lembaga. Kalau seperti itu, siapa yang bertanggungjawab. Dia mengajak pimpinan DPRD bisa menindaklanjutinya untuk bisa membicarakan secara baik.
“Dari 20 anggota yang tandatangani, silakan siapa yang mau mundur. Tapi selaku Ketua Partai NasDem, saya sudah perintahkan, kita akan menyampaikan hal ini ke publik jika ini tetap dianggap sepele,” tegas dia.(ZAI)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
