Mercy Barends: Pembangunan Sektor Pendidikan Jangan Menganaktirikan Daerah 3T
potretmaluku.id – Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Chriesty Barends, mendesak pemerintah untuk tidak menganaktirikan daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) serta daerah marginal, dalam kebijakan pembangunan sektor pendidikan.
“Sistem pendidikan dengan pendekatan kontinental tidak bisa diterapkan di daerah 3T. kalau dipaksakan maka pendidikan di daerah 3T akan terus terpuruk,” tegas Mercy Barends dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Mercy menekankan pentingnya kebijakan afirmasi pendidikan bagi daerah 3T serta daerah marginal.
Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti kebijakan di bidang pendidikan harus memberikan dampak nyata dan bukan sekadar Pemberi Harapan Palsu (PHP) bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.
Mercy menegaskan, afirmasi kebijakan pendidikan di wilayah-wilayah 3T dan daerah marjinal, merupakan respons positif terhadap diskriminasi negatif yang selama ini mereka alami.
Menurutnya, penyelesaian akar permasalahan harus dimulai dengan meninjau sistem pendidikan nasional yang selama ini berbasis kontinental atau berorientasi pada wilayah daratan dan pulau besar.
“Model pendidikan berbasis kontinental tidak mampu menjawab persoalan daerah 3T dan daerah marginal,” ujarnya.
Karena itu, legislator dari Dapil Maluku itu memandang pembahasan RUU Sisdiknas diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan khusus di wilayah-wilayah tersebut, termasuk dalam hal SDM.
“Juga tunjangan dan kesejahteraan guru, akses transportasi siswa, digitalisasi, ketersediaan buku, kurikulum, hingga sarana dan prasarana sekolah,” kata Mercy.
Mercy menekankan bahwa dalam membangun program pendidikan nasional, tidak boleh ada kebijakan yang digeneralisasi.
“Untuk daerah 3T harus ada indikator khusus guna memastikan afirmasi kebijakan benar-benar terjadi di wilayah-wilayah yang kualitas pendidikannya masih rendah,” tambahnya.
Selain itu, Mercy juga menyoroti masalah tata kelola anggaran yang belum sesuai dengan realitas di lapangan. Ia menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk daerah 3T dan daerah marginal masih belum memadai.
“Unit cost harus diperhitungkan dengan lebih cermat agar pendidikan di daerah-daerah tersebut bisa merata, terjangkau, dan berkualitas,” tegasnya. (JAY)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
