MalukuMaluku Utara

Mercy Barends Apresiasi Kinerja PLN nyalakan listrik di 111 desa di Maluku

potretmaluku.id, – Anggota Komisi VII DRP RI Mercy Chriesty Barends mengapresiasi kinerja PT. PLN (Persero) melalui Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (Malut) yang memastikan menyalakan listrik di 111 desa dari 273 desa di Provinsi Maluku yang belum tersentuh program listrik nasional.

“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan PT. PLN mulai Direksi hingga GM PLN (UIW) Maluku dan Malut dan jajarannya yang telah merespons semua keluhan masyarakat yang selama ini saya sampaikan,” ujar Mercy dalam pernyataan tertulis diterima media ini, Selasa (1/8/2023).

Politisi PDI Perjuangan itu, pada Jumat (28/7/2023) mendatangi kantor PT. PLN UIW Maluku – Malut untuk mendengar penjelasan terkait rencana pengoperasian 97 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Maluku dan Malut, secara bertahap hingga akhir Agustus 2023.

Dia tampak terharu setelah mendengar paparan terkait kemajuan elektrifikasi di Maluku yang terus mengalami kemajuan dan peningkatan.

Mercy menegaskan, semua pihak patut bersyukur karena lewat kerja keras dan upaya yang selama ini dilakukan bersama, maka satu persatu permasalahan mulai terjawab. “Tahun ini impian banyak masyarakat di dedsa-desa didi Maluku untuk menikmati aliran listrik akan mulai terjawab secara bertahap,” ujarnya.

Legislator asal Maluku ini mengaku perjuangan panjang menyejahterakan masyarakat Maluku melalui program-program pemerintah, terutama menyangkut elektrifikasi, bukanlah sebuah urusan yang enteng dan mudah.

Ia membeberkan rumitnya masalah kelistrikan di wilayah Maluku dimulai dari terbitnya kebijakan Pemerintah yang mengatur moratorium pembelian Satuan Pembangkit Diesel (SPD) di tahun 2017.

Kebijakan tersebut menyebabkan puluhan PLTD yang sedianya akan dibangun di Maluku dan Malut terhenti, karena pemerintah tidak lagi menyediakan mesin-mesin pembangkit berbasis diesel.

“Inilah yang membuat saya begitu keras bersuara di Komisi VII. Saya minta agar kebijakan ini dicabut, dan khusus untuk Maluku dan Malut kembali disediakan mesin PLTD oleh PT. PLN, dan juga dilakukan revitalisasi jaringan trasmisi dan peningkatan skema penyalaan bagi yang belum 24 jam secara bertahap. Hasilnya awal tahun 2020 moratorium dicabut,” katanya.

Dia mengakui masalah pembangunan kelistrikan itu sangat urgen dan melibatkan banyak kepentingan. “Namun untuk kepentingan besar, saya sejak awal tetap berkomitmen untuk menyuarakan apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat. Salah satunya masalah listrik ini. Dan saat ini puji Tuhan mulai terjawab,” tandasnya.

Anggora Badan Anggaran DPR itu mengaku di tahun 2023 ini pemerintah melalui PLN telah menargetkan memfungsikan sebanyak 97 PLTD di Maluku dan Malut, yang pasokan listriknya menjangkau 409 desa di dua provinsi itu.

Penanganannya dilakukan melalui program Listrik Desa (Lisa) yang kini gencar dilaksanakan PLN di dua wilayah ini secara bertahap.

Sedangkan General Menager (GM) PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhulola dalam kesempatan itu menjelaskan, tahun ini ppihaknya menargetkan pemenuhan kebutuhan listrik di 273 desa di provinsi Maluku.

“Hingga April sudah dialiri sebanyak 111 desa dan sisanya ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2023,” ujar Awat.

Awat mengakui, lancarnya program pemasangan listrik di ratusan desa di dua wilayah provinsi itu, tidak terlepas dari kontribusi besar yang sudah dilakukan wakil rakyat di Komisi VII DPR RI.

“Kita doakan proses-proses pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pasokan listrik, termasukkebutuhan dasar rumah tangga dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku di masa mendatang akan berjalan lancar dan maksimal,” katanya.

Awat juga menyampaikan terima kasih mendalam kepada Mercy Barends yang telah mendorong program aspirasi bagi masyarakat, berupa kerjasama Komisi VII DPR RI dengan KESDM RI dalam bentuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 3.000 pelanggaran miskin di Maluku.

“Tahun ini juga kita sudah jalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 3.000 pelanggan miskin penerima manfaat,” tandas Awat. (JAY)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button