Memperingati HUT ke-79 Maluku, Asis Sangkala: Pembangunan Belum Menyentuh Semua Lapisan Masyarakat
potretmaluku.id – Provinsi Maluku merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79 pada tahun 2024 dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah rapat paripurna yang diadakan oleh DPRD Provinsi Maluku. Acara tersebut digelar pada Senin, 19 Agustus 2024, di rumah rakyat Karang Panjang, Ambon, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala.
Pada usia yang hampir mendekati delapan dekade, Maluku telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam fasilitas umum dan pelayanan di sektor-sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, di balik capaian tersebut, masih tersisa tantangan besar yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat Maluku.
Dalam pidatonya, Azis Sangkala menggarisbawahi bahwa meski pembangunan sudah berjalan cukup baik di beberapa wilayah, masih ada bagian dari masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
“Terutama, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar, dan perbatasan. Mereka masih hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak dan berada di ambang kemiskinan,” ujarnya.
Pembangunan yang tidak merata ini menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna tersebut. Sangkala menegaskan bahwa penting untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang terisolasi secara geografis. Keterisolasian mereka menghambat akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Masyarakat di pedalaman, pulau terluar, dan perbatasan adalah kelompok yang paling rentan. Kondisi geografis yang sulit diakses menyebabkan keterisolasian, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bahkan sumber daya ekonomi yang memadai.
Menurut data pemerintah daerah, masih banyak desa di Maluku yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur, seperti jalan dan transportasi umum.
Hal ini membuat biaya distribusi barang menjadi mahal, yang secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Kemiskinan menjadi siklus yang sulit diputus jika intervensi dari pemerintah tidak dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Dalam pandangan Azis Sangkala, intervensi pemerintah daerah dan pusat harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang ada saat ini perlu disinergikan dengan baik antara pemerintah pusat (Pempus) dan pemerintah daerah (Pemda).
Hanya dengan koordinasi yang kuat antara kedua lembaga ini, keterisolasian dan keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat Maluku di daerah-daerah terpencil dapat diatasi.
Sangkala menyebutkan bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui intervensi program pembangunan yang menyasar langsung daerah-daerah yang terisolasi.
Program tersebut harus dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat setempat.
Namun, tantangan yang dihadapi bukanlah hal yang mudah. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat seringkali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan prioritas pembangunan, birokrasi yang lambat, dan kurangnya anggaran.
Selain itu, masalah infrastruktur yang mendasar, seperti minimnya akses telekomunikasi dan listrik di beberapa daerah, membuat intervensi program pembangunan sering terhambat.
Sangkala juga menekankan pentingnya kerja sama antara semua komponen masyarakat, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Maluku. “Atas nama rakyat Maluku, kami meminta perhatian lebih dari Pempus agar ke depannya Maluku bisa termasuk dalam daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan,” ujarnya dalam rapat tersebut.(*)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
