Ekonomi & BisnisMalukuNasional

Provinsi Pertama di Indonesia, Maluku Teken MoU dengan Bulog untuk Menyerap Beras Petani

Sementara Dirut Perum Bulog Budi Waseso menuturkan, Bulog sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha logistik pangan, berperan dalam menyerap gabah/beras berdasarkan Harga Acuan Pembelian (HAP), dengan syarat kualitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

“Selain itu, Bulog juga melaksanakan penugasan pemerintah mengembangkan bisnis komersialnya. Sehingga Bulog sadar akan pentingnya perubuhan, terus melakukan transformasi bisnis agar tetap eksis dan sesuai dengan dinamika perkembangan zaman,” terangnya.

Budi Waseso beraharap Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani, dapat menjadi landasan bagi terwujudnya kerjasama yang produktif, harmonis dan berkelanjutan.

“Agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku,  Ilham Tauda menyebutkan, penandatanganan MoU, bertujuan antara lain:

  1. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
  2. Menjamin pemasaran komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tukar petani di Provinsi Maluku.
  3. Menjamin pasar dan saluran hasil serapan beras dan komoditas lainnya oleh Bulog dari petani lokal di wilayah Provinsi Maluku.
  4. Memperkuat peran Bulog untuk menjaga ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, serta stabilisasi dan keterjangkauan harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
  5. Mendukung tugas-tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam intervensi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Terkait dengan harga gabah/beras, saat ini kondisinya telah naik, dimana Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah mengeluarkan Keputusan Kepala Bapanas Republik Indonesia Nomor 62/KS.03.03/K/3/2023, tentang fleksibilitas harga gabah atau beras dalam rangka penyangga cadangan beras pemerintah.

Dalam aturan tersebut disebutkan jika tujuan menetapkan fleksibiltas harga gabah atau beras ini dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah atau CBP, yang berlaku mulai 11 Maret 2023, dengan harga sebagai berikut, Gabah Kering Panen di Petani Rp. 5.000/kg; Gabah Kering Giling di Penggilingan Rp 6.200/kg.  Selanjutnya Gabah Kering Giling di gudang Perum Bulog Rp 6.300/kg dan beras di gudang Perum Bulog Rp 9.950/kg.

Aturan tersebut juga mengatur pembayaran selisih, yang akan diganti pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana keberlakuan harga gabah atau beras ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai penetapan pemerintah untuk gabah atau beras.(*/TIA)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Previous page 1 2

Berita Serupa

Back to top button