potretmaluku.id – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP juga merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
Menyangkut hal tersebut, Provinsi Maluku hingga kini masih masuk kategori sedang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Hal itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rai, Lolly Suhenti di Ambon, Sabtu (18/5/2024).
Lolly menyebut, Maluku termasuk kategori sedang dalam IKP itu berdasarkan pemetaan yang diluncurkan oleh Bawaslu pada bulan Desember Tahu 2022.
“Melihat IKP Pemilu 2024 yang diluncurkan pada Desember 2022, memang Maluku ini masuk kategori rawan sedang,” jelas Lolly.
Menurutnya, setelah dilakukan revisi terhadap IKP jelang Pilkada 2024, Provinsi Maluku Utara itu masuk kategori rawan tinggi. Sementara Maluku sendiri posisinya masih berada pada rawan sedang.
Soal apakah akan ada indeks kerawanan terbaru untuk Pilkada 2024, tentu pasti ada. Tugas pemetaannya ada pada Bawaslu Provinsi. Karena kalau Bawaslu RI yang membuat payungnya melalui IKP Pilkada, sudah diluncurkan di Tahun 2022.
“Jadi konteksnya ada di Bawaslu Provinsi. Mereka yang akan bikin IKP per provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Lolly.
Di IKP sendiri ada beberapa dimensi kerawanan yang dilihat, diantaranya dimensi partisipasi, dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan pemilu yang didalamnya juga ada sub-sub dimensinya, misalnya sub dimensi soal keamanan.
“Ini salah satu yang menjadi konsentrasi Bawaslu. Karena Pilkada ini baru pertama secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” tutur dia.
Kata dia, akan ada 514 kabupaten/kota yang secara serentak akan melaksanakan Pilkada. Maka seluruh otoritas keamanan akan fokus pada keamanannya di daerah masing-masing.
“Nah ini menjadi pengawasan kita semua nih. Hal-hal negatif itu harus kita mitigasi sejak awal supaya tidak menyebar,” tandas Lolly.
Bawaslu sendiri punya kepentingan yang kuat untuk selalu berkolaborasi dengan pihak aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk upaya pencegahan demi mewujudkan Pilkada yang bersih, aman dan lancar,” imbuhnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
