potretmaluku.id, – Pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI bersama-sama bersepakat mengeroyok untuk mengatasi kantong kemiskinan ekstrem khususnya di bidang pendidikan di tiga provinsi yaitu Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Upaya keroyokan itu ditunjukkan dengan kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi X yang diawali di Provinsi Maluku dan dipimpin H. Lalu Hardian Irfani, ST selaku Ketua Tim.
Kunjungan Komisi X dalam rangka kunjungan kerja untuk masa sidang yang baru saja berakhir ini dan dikhususkan untuk Indonesia Bagian Timur karena rata-rata merupakan daerah termiskin.
“Indonesia Bagian Timur ini rata-rata daerah termiskin di Indonesia. Jadi tiga wilayah yang dikunjungi Komisi X yaitu Maluku, Papua dan NTT. Tujuan kita adalah bagaimana kita keroyokan bersama untuk mengatasi kantong-kantong kemiskinan ekstrem dari sektor pendidikan,” kata Anggota Komisi X Mercy Chriesty Barends kepada wartawan, usai berkunjung di Kantor Badan Pusat Statustik (BPS) Provinsi Maluku di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Ambon, Sabtu (7/12/2024).
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Maluku itu menegaskan, sebelum dimekarkan Papua dan Papua Barat menempati posisi pertama dan kedua termiskin, disusul NTT di posisi ketiga dan Maluku di peringkat keempat.
“Puji Tuhan hasil kesepakatan bersama maka kita sasar daerah dengan kantong kemiskinan ektrem ini yang paling pertama. Tujuannya bagaimana kita keroyok bersama untuk mengatasi kantong-kantong kemiskinan ekstrem dari sektor pendidikan,” tegasnya.
Masalah kemiskinan ekstrem, tegasnya, berkorelasi langsung dengan angka kemiskinan, pengangguran serta pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu
kemiskinan ekstrem juga berdampak terhadap indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
“IPM ini menyasar tiga hal utama yaitu sektor pendidikan, rata-rata lama usia sekolah serta kualitas pendidikannya. Kedua angka harapan hidup serta kualitas kesehatan masyarakatnya, serta ketiga adalah tingkat kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.
Selama dua hari kunjungan di Maluku, Mercy bersama 12 orang anggota Komisi X lainnya, telah menyasar banyak masalah di Maluku, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan penengah (Dikdasmen), hingga Perguruan Tinggi.
Pengalihan Anggaran Pembangunan Sekolah
Ada banyak catatan masalah yang diperoleh komisi yang masalah Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi di Maluku. Beberapa persoalan yang mengemuka adalah menyangkut infrastruktur pendidikan, mulai dari tingkat Dikdasmen sampai dengan Perguruan Tinggi.
Di sektor pendidikan Komisi X mendukung upaya Kementerian Dikdasmen terkait pengalihan anggaran rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru atau gedung sekolah baru termasuk ruangan untuk di kampus, dari Kementerian PUPR ke Kemendikdasmen.
“Saat ini aturan pembangunan gedung sekolah atau ruang kelas ada di Kementrian PUPR, sedangkan di Kementerian PUPR sendiri sudah ketiban begitu banyak infrastruktur fisik jalan, jembatan, air bersih, talud dan lainnya,” katanya.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
