Gubernur Maluku Kunjungi Jemaat Kariu, Janji Bangun Kembali Rumah Warga
potretmaluku.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengunjungi Jemaat Kariu di Gereja Eben-Haezer, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Minggu (18/1/2026).
Kunjungan tersebut menjadi penegasan kehadiran negara di tengah warga yang masih bergulat dengan dampak konflik sosial dan persoalan hunian yang belum tuntas.
Gubernur hadir bersama istrinya, Maya Baby Lewerissa, serta didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Maluku.
Di antaranya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nurlita Soulisa, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Hengky Tamtelahitu, Kepala Dinas Kominfo Melky Lohy, Kepala DPMPTSP Robby Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta, Kepala Biro Pemerintahan Boy Kaya, Kepala Biro Hukum Hendrik Hermawan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Fibra Breemer.
Bagi warga Kariu, kehadiran Gubernur di tengah ibadah Minggu dipandang lebih dari sekadar agenda seremonial.
Kunjungan itu menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang hingga kini masih menghadapi dampak panjang konflik, termasuk ratusan rumah yang belum dibangun kembali dan warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Dalam sambutannya, Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan pemerintah daerah kepada warga Kariu.
“Beta tidak mau warga Kariu merasa ditinggalkan. Beta mau semua merasa bahwa negara hadir, pemerintah ada, dan katong ada bersama-sama di Kariu,” kata Lewerissa di hadapan jemaat.
Ia mengakui sebagai kepala daerah harus memberi perhatian yang seimbang kepada seluruh wilayah Maluku. Namun, menurut dia, Kariu memiliki tempat khusus karena luka sosial yang masih dirasakan warganya hingga hari ini.
Usai ibadah, Gubernur dan rombongan meninjau langsung tenda-tenda pengungsian warga. Di lokasi tersebut, pemerintah mencatat masih banyak rumah yang belum dibangun.
Dari total kebutuhan hunian pascakonflik, baru sekitar 50 unit rumah yang selesai, sementara 207 unit lainnya belum terealisasi.
Menanggapi kondisi itu, Lewerissa menjelaskan bahwa rehabilitasi dan pembangunan rumah warga Kariu secara regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan dan tinggal di tempat yang tidak layak, pemerintah tidak boleh berpangku tangan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, berkomitmen untuk merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu pada 2026.
Jika program lanjutan dari pemerintah pusat tidak berjalan, pemerintah provinsi siap mengambil alih tanggung jawab tersebut.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau tidak ada kelanjutan, pemerintah provinsi akan mengambil alih,” tegasnya.
Dalam dialog dengan warga, Gubernur juga mendengar langsung keluhan masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian. Salah seorang warga mengeluhkan kondisi tenda yang bocor saat hujan.
Menanggapi hal itu, Lewerissa menyatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah, yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada 2027 dengan jumlah yang lebih besar.
Pemerintah membuka peluang agar Kariu masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat.
Di akhir kunjungannya, Gubernur mengajak masyarakat Kariu untuk mendukung upaya pemerintah. Ia menekankan bahwa proses pemulihan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan warga.
“Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
