Maluku

DPRD Maluku Soroti Lemahnya Sinergi Data Pembangunan Antarwilayah

potretmaluku.id – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, mengingatkan pemerintah daerah agar setiap usulan proyek pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik infrastruktur. 

Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang dikucurkan harus memiliki implikasi nyata terhadap perputaran ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utama proyek-proyek ini harus membawa dampak positif bagi ekonomi rakyat. Jangan sampai hanya sekadar membangun tanpa manfaat luas. Harus ada efek pengganda (multiplier effect),” ujar Halimun saat dihubungi dari Ambon, Senin, 9 Februari 2026.

Halimun menengarai adanya kendala krusial dalam perencanaan pembangunan di Maluku, yakni rendahnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

Masalah ini diperparah oleh sulitnya akses data akurat dari dinas-dinas di tingkat daerah, yang menyebabkan usulan ke kementerian maupun Komisi V DPR RI sering kali tidak tajam.

Menurut politikus tersebut, keterbatasan informasi dari daerah kerap memicu kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 

Padahal, ke depan, kebijakan pemerintah pusat akan jauh lebih selektif dengan menitikberatkan pada kondisi aktual dan rekomendasi resmi kepala daerah.

“Kami sering menyusun usulan dengan informasi terbatas. Jika koordinasi buruk, risikonya usulan tidak mendapat rekomendasi pusat atau justru tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai kondisi sebenarnya,” kata Halimun.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Komisi III mendorong pembentukan forum koordinasi berkala yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD. 

Integrasi data dan penyelarasan visi antar-tingkatan pemerintahan dinilai menjadi kunci agar usulan pembangunan dari Maluku lebih kompetitif di tingkat nasional.

Halimun juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk lebih proaktif menyampaikan usulan secara resmi kepada DPRD Provinsi sebelum diteruskan ke pusat. 

Langkah ini dianggap penting agar parlemen dapat mengawal prioritas kebutuhan daerah secara realistis dan terukur.(ASH)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button