DPC PPP Malteng & SBB Tolak Bahawerez -Tuharea Pimpin PPP Maluku
potretmaluku.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menolak Reza Bahaweres dan Husain Tuharea sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua, sekretaris wilayah PPP Maluku.
Mereka menilai, Reza dan Husain memiliki rekam jejak buruk. Keduanya tidak pernah loyal terhadap keputusan partai dalam momentum politik, baik di pileg maupun pilkada.
Reza Bahawerez pada pileg 2024 silam memilih meningkalkan PPP. Dia memilih melakukan konsolidasi politik untuk mengamankan kursi PDI Perjuangan pada daerah pemilihan Sirimau II.
Sementara Husain Tuharea telah terang-terangan membangkang dari rekomendasi PPP di Pilkada Kota Ambon yang saat itu mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Jantje Weno – Syarif Bakri Asyathri. Husain memilih menjadi tim pemenangan pasangan Agus Ririmasse – Novan Liem.
Ketua DPC PPP Kabupaten Maluku Tengah, Said Patta mengatakan, jejak rekam keduanya telah memecah belah soliditas kader PPP di Maluku.
“Publik di Ambon dan Maluku juga tahu sikap keduanya berlawanan dengan perintah partai, baik itu di pileg 2024 maupun Pilkada Kota Ambon. Itu fakta politik, bukan fitnah,” ungkap Said, Kamis (12/2/2026).
Said menegaskan, pihaknya menolak pergantian terhadap Azis Hentihu, Rovil A. Afifudin dan Nouval Karim dalam komposisi SKB DPW PPP Maluku.
Dia mengungkapkan, pasca Muktamar Jakarta, Ketua Umum Mardiono bersama Sekjen Taj Yasin Maemoen dan Agus telah berembuk dan menyepakati sejumlah poin penting sebagai landasan pengelolaan PPP kedepan.
Salah satu diantaranya, melakulan rekonsiliasi dengan tidak menurunkan Plt kepada seluruh struktur partai di tingkat wilayah.
“Jadi secara tegasmenolak pergantian Azis Hentihu, Rovik Afifudin dan Nouval Karim sebagai ketua, sekretaris dan bendahara DPW PPP Maluku,” tegasnya.
Bagi dia, pernyataan pelanggaran AD/ART yang dialamatkan kepada KSB DPW PPP Maluku tidak berdasar. Padahal, dua pelanggaran AD/ART dan arah perjuangan partai tidak dipecat. Justru membuat gaduh PPP yang saat kian solid di Maluku.
“Intinya kami tolak Plt KSB DPW PPP Maluku. Ada poin penting yang urgen berdasarkan konsesnsus rekonsiliasi pasca Muktamar di Jakarta. Sementara Reza dan Husain yang menghadap Ketum PPP justru memiliki pelanggaran konstitusi partai yang harus dipecat,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPC PPP SBB, Fadli Elwarin menegaskan, keputusan Plt merupakan langkah sepihak yang tidak mencerminkam prinsip demokrasi internal partai.
Penunjukkan Reza dan Husain sebagai Plt ketua dan sekretaris itu dilakukan tanpa proses komunikasi dan konsultasi yang memadai dengan struktur partai ditingkat cabang.
“Kami menolak dengan tegas keputusan DPP tersebut. Penunjukkan Plt itu tidak melalui mekanisme yang transparan dan tidak melibatkan aspirasi kader di daerah. Ini preseden buruk bagi tata kelola organisasi,” tehas Fadli, Rabu kemarin.
Kata Fadli, dinamika kepemimpinan di wilayah harusnya dilakukan melalui forum resmi sesuai AD/ART partai, bukan melalui keputusan administratif yang minim partisipasi struktural.
Dia mengingatkan bahwa langkah DPP berpotensi memicu instabilitas internal dan mengganggu konsolidasi partai di Maluku, terutama dalam menghadapi agenda-agenda politik kedepan.
“PPP bukan milik segelintir elit di pusat. Struktur di daerah memiliki legitimasi dan peran strategis dalam menentukan arah perjuangan partai. Jika pola sebtralistik terus dipaksakan, justru akan melemahkan soliditas partai,” ujar politisi PPP lainnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
