Ambon Pertahankan Opini Pelayanan Publik Tertinggi di Maluku
potretmaluku.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berhasil mempertahankan opini pelayanan publik tertinggi di Maluku berdasarkan evaluasi Ombudsman RI.
Berdasarkan hasil evaluasi, menerima hasil evaluasi yang diterima dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/2/2026) tadi, Kota Ambon berada pada zona hijau dengan kategori kualitas tinggi.
Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyampaikan, capaian tersebut patut disyukuri, karena dalam proses penilaian tahun ini terdapat perubahan variabel dan dimensi penilaian oleh Ombudsman.
“Ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras seluruh aparatur pemkot, khususnya pada tiga perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial,” ujar Bodewin.
Kedepan, lanjut Bodewin, Ombudsman RI akan memperluas penilaian pada lebih banyak perangkat daerah di lingkup Pemkot. Untuk itu, seluruh jajaran Pemkot Ambon harus tetap berpegang pada prinsip peningkatan pelayanan publik yang cepat, responsif, transparan, dan jujur.
“Penilaian bisa naik dan bisa turun setiap tahun, tetapi jika kita konsisten bekerja melayani masyarakat dengan baik, maka opini dan hasil penilaian akan mengikuti kerja nyata kita,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat mengatakan, Kota Ambon hingga saat ini masih menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Maluku.
Menurutnya, Kota Ambon tetap mempertahankan opini pelayanan publik tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. “Ambon juga masih berada pada zona hijau sehingga dapat menjadi role model bagi pemerintah kabupaten/ kota lain di Maluku,” ungkap Hasan.
Dia berharap, capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, untuk dapat menjadi pemerintah daerah dengan pelayanan publik terbaik, seluruh dimensi penilaian harus diperhatikan.
“Yang paling penting adalah bagaimana membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan,” jelasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
