Amboina

Ini yang Dibahas Dishub Ambon Bersama DPRD untuk Urai Kemacetan

potretmaluku.id – Komisi III DPRD Kota Ambon bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon membahas rekayasa lalulintas secara berjenjang, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Kepala Dishub Kota Ambon Robby Sapulette kepada wartawan di Ambon, Kamis (4/8/2022), mengaku baru saja menghadiri rapat koordinasi dengan komisi III. Dalam rapat itu, pihaknya diminta untuk membantu mengurai kemacetan yang terjadi saat ini di Kota Ambon.

Dia menyebut rapat itu sebagai bagian dari evaluasi yang sudah dilaksanakan dalam mengurai kemacetan.

“Kesimpulannya itu bagaimana solusi selesaikan kemacetan. Baik untuk jangka pendek, maupun jangka panjang. Bagaimana langkah-langkah yang mesti dilakukan,” ungkap Robby.

Kata dia, ada beberapa program yang dibahas sebagai solusi menyikapi kemacetan yang terus meningkat di sejumlah titik jalan di pusat kota, baik untuk program jangka pendek maupun jangka panjang.

Robby menjelaskan, jangka pendek itu berupa bantuan rekayasa yang berkaitan dengan buka-tutup jalur sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan jangka panjang, Dishub diminta untuk pertimbangkan atau menambah kapasitas jalan atau jalur-jalur baru.

“Flyover Itu kan salah satu untuk jangka panjang yang dibicarakan tadi. Kita butuh kerja keras dan minta dukungan dari Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Sebab, untuk pembangunan jalan layang atau flyover harus Pemerintah Kota dibawah koordinasi dari pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon, dengan melibatkan beberapa OPD terkait.

“Selanjutnya, Bappeda menyiapkan dan menyampaikan kepentingan pembangunan itu ke Kementerian PUPR, melalui Pemerintah Provinsi atau Gubernur Maluku,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Margaretha Siahay menambahkan, rapat yang digelar oleh komisi merupakan rapat koordinasi sekaligus untuk mengevaluasi kerja Dishub dalam mengurai kemacetan yang ada.

Selain itu, komisi III bersama Dishub juga turut membahas program jangka panjang agar kemacetan dapat diurai.

“Jangka panjang itu menyangkut dengan rekayasa membangun underpass maupun flyover. Namun itu tergantung bagaimana kajian dengan stakeholder yang ada,” jelas Etha.

Menurutnya, Flyover maupun Underpass merupakan program jangka panjang yang harusnya menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah daerah, baik Kota Ambon Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat.

“Terkait dengan itu, memang belum ada satu keputusan yang bisa diambil karena mereka masih mengkajinya terus,” cetus Etha.

Sebagai wakil rakyat, lanjut dia, yang bermitra dengan masalah tersebut tentu akan mendorong dan mendukung program tersebut demi kemaslahatan publik. DPRD sangat mendukung soal pembangunan flyover ini, kalau perlu itu disampaikan ke kementerian terkait dengan menghadirkan semua pihak, baik provinsi maupun Kota Ambon ke kementerian.

“Karena kita yang lebih tahu masalahnya di kota ini,” tandasnya.(HAS)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button