Di Rakerwil APEKSI, Pj Walikota Ambon Usul Daerah Kepulauan Perlu Diperjuangkan
potretmaluku.id – Provinsi Maluku, Maluku Utara dan beberapa daerah diantaranya lagi merupakan wilayah berbasis kepulauan, sehingga harus dikembangkan dengan konsep berbasis karakteristik pulau atau kelautan. Hamparan lautan yang luas dibandingkan daratan, tentu menjadi gagasan daerah untuk membangun perekonomian berbasis gugus-gugus pulau.
Menyikapi persoalan tersebut, Pj. Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena ikut menyuarakan Daerah Kepulauan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI), di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura, Rabu (21/6/2023).
Usulan ini disampaikan Bodewin agar bisa disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakerna) APEKSI di Makassar, Juli 2023 mendatang. Meski dia menyadari tidak semua walikota yang tergabung dalam APKESI, daerah mereka berbasis atau bercirikan kepulauan.
“Daerah kepulauan itu perlu diperjuangan juga oleh APEKSI. Memang tidak semua Anggota APEKSI bercirikan kepulauan. Tapi kalau kita kolaborasi bersama untuk menjadi perhatian, maka kita usulkan kalau bisa mengenai daerah kepulauan juga dibawa dan dibahas dalam Rakernas nanti,” usulnya dalam Rakerwil tersebut.
Menurut dia, selama ini banyak masyarakat kota maupun kabupaten yang berada pada daerah kepulauan, mengalami kesulitan baik dalam hal sarana transportasi, maupun infrastruktur, yang turut berdampak pada biaya besar untuk aktivitas ekonomi.
“Hal–hal ini juga patut mendapat perhatian kita bersama,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua APEKSI Komisariat Wilayah VI, Capt H. Ali Ibrahim mengatakan, usulan yang disampaikan pada Rakerwil yang berlangsung 21- 22 Juni 2023 ini, akan ditampung sehingga dapat disampaikan dalam Rakornas APEKSI di Makassar.
Dirinya juga menjelaskan, ada 5 (lima) rekomendasi utama yang telah dirumuskan dalam Rakerwil yakni, Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), persoalan tenaga honorer harus dituntaskan, dana kelurahan yang masih jauh dari harapan, keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota pemekaran di Papua.
Rakerwil diikuti Pj.Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Pj. Ketua TP-PKK, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty, Kepala Inspektorat, Jacob Silanno, Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa. (Nab)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
