DEEP Indonesia: Solusi Biaya Politik Bukan Mengganti Pilkada Langsung

potretmaluku.id — Organisasi pemantau pemilu Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyerukan agar wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD dihentikan, karena dianggap berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan membuka peluang oligarki daerah. Dalam konferensi pers, Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyoroti bahwa inisiatif itu datang dari koalisi partai besar Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem. PAN, PKS, dan Demokrat masih melakukan kajian, sedangkan PDIP disebut DEEP menolak keras gagasan tersebut. Menurut Neni, perubahan sistem pemilihan bukan solusi atas biaya politik yang tinggi, melainkan langkah mundur demokrasi sejak era reformasi. Mereduksi Peran Rakyat, Bukan Solusi Biaya Neni mengingatkan bahwa pilkada langsung memberi rakyat kuasa menentukan pemimpin daerah. Mengalihkan pemilihan ke DPRD dianggapnya sama dengan menempatkan hak suara di balik layar parlemen. Kepala daerah yang dipilih lewat DPRD, katanya, berutang budi pada segelintir pimpinan fraksi, bukan konstituen luas. Dalam pandangan DEEP, argumen biaya politik mahal juga keliru bila diselesaikan dengan mengganti sistem. Biaya demokrasi memang ada, tetapi seharusnya menjadi investasi akuntabilitas. Bila pilkada dipilih DPRD, biaya politik tidak hilang; justru beralih ke transaksi tertutup. Neni memperingatkan, politik uang berpotensi makin pekat karena kandidat hanya perlu melobi puluhan anggota dewan, bukan meyakinkan jutaan pemilih. Laporan Dana Kampanye Dianggap Minim Transparansi DEEP Indonesia menyoroti masalah transparansi laporan dana kampanye. Mengacu temuan mereka selama Pemilihan Serentak 2024, ada 13 kasus kandidat kepala daerah yang melaporkan dokumen awal, penerimaan, dan pengeluaran dana kampanye dengan isi sangat minim, padahal kampanye serta pemasangan baliho dan spanduk berlangsung masif. Faktor ini, menurut DEEP, menunjukkan bahwa masalah mahar politik, biaya kampanye, dan saksi tidak akan otomatis teratasi hanya dengan menghapus pilkada langsung. Sebagai alternatif, organisasi ini mengusulkan peningkatan transparansi dana kampanye agar publik dapat menilai apakah mahar politik benar terjadi, serta mendorong perbaikan sistem kaderisasi partai, penekanan biaya kampanye, edukasi politik masif, perbaikan manajemen pilkada, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Kekhawatiran Terhadap Integritas Daerah dan Kontrol Publik DEEP juga menyoroti beban moral dan legitimasi yang berbeda antara kepala daerah terpilih langsung dan dari DPRD. Berdasarkan pemantauan terhadap isu krusial di daerah seperti penanganan bencana dan konflik sumber daya alam, kepala daerah yang dipilih langsung harus hadir di tengah rakyat. Bila dipilih DPRD, kepala daerah berisiko menjadi petugas partai yang lebih khawatir dicopot oleh koalisi dewan ketimbang menanggapi keluhan rakyat yang menderita. Selain itu, organisasi ini mencatat sentimen publik terhadap ide pilkada dipilih DPRD. Mengutip data pemantauan media yang dilakukan oleh Deep Intelligence Research, dari 27 Desember hingga 3 Januari 2025 pukul 20.00 WIB, terdapat 281 pemberitaan di media cetak, online, dan elektronik dengan sentimen positif 52 persen, netral 1 persen, dan negatif 47 persen. Di media sosial seperti X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, percakapan didominasi sentimen netral dan negatif. Temuan ini menunjukkan dukungan elit partai yang berbanding terbalik dengan penolakan publik di ruang siber, menurut DEEP. Empat tuntutan DEEP Berdasarkan kajian kualitatif lapangan dan kuantitatif media monitoring, DEEP menyatakan empat tuntutan: Hentikan eksperimen demokrasi yang mundur dan praktik mahar politik partai pengusung. Mengembalikan pilkada ke DPRD bukan solusi; akar masalah adalah mahar politik, biaya kampanye, dan pembiayaan saksi. Transparansi dan akuntabilitas publik. Partai pendukung diminta membuka ruang dialog publik dan hasil kajian ilmiah internal, bukan sekadar kesepakatan elit di balik pintu tertutup. Penguatan integritas daerah. Pemerintah diharapkan menjaga marwah pilkada langsung sebagai katup pengaman agar ketidakpuasan masyarakat tidak memicu gerakan radikal akibat terputusnya saluran aspirasi formal. Mendengarkan suara rakyat. Ketua umum partai politik diimbau lebih banyak mendengar rakyat, karena partai dan legislatif merupakan mandataris rakyat. Neni menegaskan wacana pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Ia mengingatkan kutipan tentang kekuasaan yang cenderung korup, menekankan bahwa demokrasi tidak boleh menyusut hanya demi efisiensi semu yang memperkuat oligarki daerah.(TIA) IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Laporan Dana Kampanye Dianggap Minim Transparansi

Kapolda Maluku Tekankan Deteksi Dini di Pos Pengamanan Ambon

Blokade Jalan Dibersihkan, Aktivitas Warga Negeri Liang Berangsur Normal

Berita Serupa

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Bergulir, Gubernur Maluku dan Ketua TP PKK Jadi Responden Pertama

Langkah Sunyi Jamaluddin Membawa Kanreapia Meraih Kalpataru

Penyaluran Pertalite dan Solar Wajib Sesuai Aturan, Pertamina Siap Tindak Tegas SPBU Nakal

Wamen PPPA Tinjau Aktivitas Perempuan Pesisir di Ambon, Serap Aspirasi Pedagang Ikan & Keluarga Nelayan